Berita Utama

Habiskan Stok, Meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 Masih Bisa Digunakan

MANSEL, papuabaratnews.co – Pemerintah telah menetapkan tarif tunggal bea meterai sebesar Rp 10.000 per meterai, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2021. Namun, mengingat masih banyak meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 yang beredar di pasaran, pemerintah memberikan relaksasi.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pos Cabang Ransiki Broto di Ransiki, Selasa (2/2/2021).

Broto menyebutkan, pihaknya baru saja menerima tabahan pasokan meterai  Rp 6.000 sebanyak 2.250 buah pada Senin (1/2/2021). Sehingga peredaran materai Rp 10.000 masih harus menunggu stok habis.

“Sore ini (kemarin, red) ada 2.250 materai enam ribu tiba di Ransiki. Ada 450 dari pesanan pertama dan 1.800 yang kita pesan kemarin. Jadi kalau untuk peredaran yang materai Rp 10.000, kita tunggu stok lama ini habis dulu,” ungkap Broto.

Dia menerangkan penambahan stok materai Rp 6.000 dan Rp 3.000 ini dilakukan karena dibutuhkan oleh tenaga honorer di Pemda Mansel.

“Biasanya kita anggarkan Rp13,5 juta untuk satu bulan. Tapi kemarin permintaan banyak dan materai habis terjual,” ungkapnya.

Dia menambahkan, distribusi meterai Rp 10.000 dari kantor Pos pusat, sudah tiba di kantor Regional Jayapura, Papua.

“Saya dapat informasi stok materai Rp 10.000 sudah tiba di Jayapura. Kami sendiri belum bisa memastikan kapan meterai itu beredar di wilayah Mansel. Karena itu kami menghabiskan dulu stok yang ada,” terangnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo pada acara Media Briefing Bersama Dirjen Pajak beberapa waktu lalu, mengatakan UU No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mengatur tarif Bea Meterai menjadi Rp10.000 telah disahkan pada September 20221.

“Sekarang UU bea meterai ini tarifnya hanya satu, Rp10.000,” kata Suryo Utomo.

Namun, ada masa peralihan atau masa transisi bea meterai lama yang bernominal Rp3.000 dan Rp6.000 ke tarif baru pada tahun depan.

“UU bea meterai baru sudah berlaku sejak 1 Januari 2021. Jadi, tahun 2021 masih menggunakan UU bea meterai yang lama. Transisi memang untuk menghabiskan stok meterai yang belum terpakai, kita berikan ruang. Karena bea meterai kadang seperti kita, beli sekarang, tapi belum (tentu atau belum tahu kapan) digunakan. Jadi, satu tahun penuh kita berikan transisi,” jelasnya.

Tujuan tarif tunggal bea meterai tunggal ini adalah memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Kedua, memberikan keberpihakan kepada masyarakat dan UMKM dengan tarif yang relatif terjangkau.

Selain itu, pengenaan bea meterai hanya dokumen bernominal uang di atas Rp5 juta, yang di bawah Rp5 juta tidak dikenakan.

“Dokumen yang mencantumkan uang hanya dokumen yang berisi jumlah uang di atas Rp5 juta. Jadi, satu sisi ada kenaikan tarif, tapi di sisi lain ada dokumen-dokumen tertentu yang bernilai uang ini sampai dengan Rp5 juta tidak dikenai bea meterai,” jelasnya.

Tujuannya adalah untuk penyederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan meterai elektronik. (PB24)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 3 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.