Hakim Turun Jalan Sosialisasi Zona Integritas WBK dan WBBM
- Laoemoery : Stop Gratifikasi, No Pungli
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Hakim beserta seluruh aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Manokwari menggelar Publik Campaing atau sosialisasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Selasa (2/3/2021).
Dalam pelaksanaanya, seluruh aparatur peradilan turun ke jalan raya menyambangi masyarakat dan membagikan stiker bertuliskan “Stop Gratifikasi”. Selain itu, disela-sela pembagian stiker, para hakim juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa itu Zona Integritas yang bersih dan berintegritas.
Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Sonny A.B Laoemoery kepada papuabaratnews.co, mengatakan, pencanangan Zona Integritas dilingkungan Pengadilan Negeri Manokwari sebenarnya telah dilakukan pada awal Februari lalu, dan sosialisasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut agar pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM dapat benar-benar terwujud.
“Melalui sosialisasi ini kita tunjukan pada masyarakat, bahwa Pengadilan Negeri Manokwari benar-benar komitmen dalam membangun Zona Integritas. Kita hentikan korupsi, stop gratifikasi, no pungli,” kata Laoemoery.
Dijelaskannya, Zona Integritas WBK dan WBBM tak akan pernah benar-benar dapat terwujud tanpa adanya dukungan masyarakat, dan terutama media (Pers) sebagai kontrol publik. Untuk itu, Laoemoery meminta kepada media untuk tak segan menegur aparatur lembaga.
“Kita tidak bisa sendiri mewujudkan pembangunan Zona Integritas, butuh dukungan masyarakat dan juga media sebagai kontrol publik,” ujar Laoemoery. “Untuk itu kepada rekan-rekan media, mohon dukungannya. Tegur kami jika terdapat kesalahan dalam proses pembangunan Zona Integritas WBM dan WBBK,” sambungnya.
Sementara, Humas Pengadilan Negeri Manokwari Rodesman Aryanto, menambahkan, bahwa Mahkamah Agung (MA) akan mulai mengevaluasi 330 Satuan Kerja (Satker) dibawah MA yang tersebar diseluruh Indonesia.
Menurutnya, tim penilai nasional dari MA akan menilai lembaga peradilan di daerah yang diprediksikan tiba di Manokwari pada bulan Juni mendatang.
“Kita terus menjaga komitmen dan konsistensi dalam menyukseskan pembangunan Zona Integritas, karena apalagi tim penilai nasional akan tiba untuk memeriksa Pengadilan Negeri Manokwari,” ujar Rodesman.
“Kita tunjukan dan buktikan, bahwa Pengadilan Negeri Manokwari benar-benar telah berubah sebagaimana pencanangan Zona Integritas,” tambahnya.
Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu program MA dalam upaya menuju WBK dan WBBM. Pencanangan Zona Integritas dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. (PB13)
