Berita Utama

Hari Ini, DKPP Bacakan Putusan Gugatan ROMANSA

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia akan menggelar sidang pembacaan putusan atas gugatan pelanggaran kode etik yang dilaporkan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Ronald Mambiew dan Reineke Exonia Musa (ROMANSA), pada  Rabu (/11/2020).

Sekretaris DKPP RI, Bernad Dermawan Sutrisno, dalam salinan surat panggilan sidang kepada para pihak nomor 1068/PS.DKPP/SET.04/X/2020 mengatakan, dengan mempertimbangkan Surat Keputusan DKPP RI Nomor 016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan DKPP Secara Virtual pada Masa Darurat Penanganan Pandemi Covid-19, maka untuk kepentingan pembacaan putusan sidang, DKPP perlu memberitahukan kepada para pihak untuk mendengarkan pembacaan putusan secara daring melalui paman resmi facebook milik DKPP RI.

“Berdasarkan SK DKPP maka pembacaan putusan dilakukan secara daring,” ujarnya.

Menurut dia, para pihak dapat mengikuti secara langsung jalannya sidang pembacaan putusan dari ruang sidang DKPP RI melalui live streaming Facebook DKPP yaitu @medsosdkpp, Rabu (4/11/2020), pada pukul 11.00 WIT.

Pembacaan putusan tersebut didasari oleh adanya surat pengaduan Nomor 90-P/L-DKPP/VIII/2020 yang diregistrasi dengan nomor 85-PKE-DKPP/VIII/2020 atas nama Ronald Mambiew dan Reineke Exonia Musa. Selain itu, DKPP juga sudah melakukan sidang pemeriksaan terhadap para pihak beberapa waktu lalu di Manokwari.

Diberitakan sebelumnya oleh media ini, Abdul Muin Salewe, Aplena. A. L. Rumaikewi, Herry Lolo, Fahry Rafly, Frantiano Rahawarin (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari) menjadi Teradu I sampai V dalam perkara ini. Mereka didalilkan tidak melakukan pengecekan jumlah dukungan dokumen dan tidak mengindahkan surat Bawaslu perihal akses informasi pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Selain itu, para Teradu diduga memiliki tujuan tersembunyi dengan mendatangi Sekretariat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk terlibat dalam penginputan data dukungan SILON.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Rabu 4 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.