Berita Utama

Hindari Konflik dalam Pembangunan, Wapres Tegaskan Pemda Harus Libatkan Masyarakat Adat

SORONG — Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam suatu pembangunan di tanah Papua agar tidak terjadi terjadi konflik seperti yang terjadi selama ini.

Hal tersebut disampaikan Wapres menanggapi unggahan poster dan tanda pagar (tagar) “All Eyes on Papua” yang viral di media sosial akhir-akhir ini.

“Kita ke depan tentu di dalam pembangunan harus ada komunikasi antara pemda dengan kepala-kepala adat dan masyarakat, sehingga tidak terjadi semacam konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini,” ucap Wapres memberi keterangan pers usai meninjau permukiman nelayan Malawei di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dikutip Antara, Kamis (6/6/2024).

Wapres Amin menekankan bahwa pelibatan masyarakat adat tidak hanya terkait dengan viralnya “All Eyes on Papua”, namun juga pembangunan-pembangunan lainnya di tanah Papua.

“Ini dalam arti secara keseluruhan ke depan di dalam semua pembangunan masyarakat adat terutama ketua kepala suku itu harus dilibatkan. Ini antisipasinya,” ujarnya.

Diketahui, dalam sepekan terakhir, media sosial dibanjiri unggahan berisi kalimat ”All Eyes on Papua”. Gambar yang diolah kecerdasan buatan, yang menampilkan masyarakat adat yang berdiri di samping pohon gundul itu dibagikan para pengguna media sosial. Selanjutnya, gambar itu disebarkan di beberapa platform media sosial, seperti Instagram, X, dan Facebook.

Unggahan itu merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat kepada suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, yang ingin menyelamatkan hutannya. Masyarakat adat tersebut bakal terdampak pembukaan lahan di Papua yang akan dijadikan perkebunan sawit.

Pasalnya, selama ini, mayoritas masyarakat adat di Papua, termasuk warga Awyu dan Moi, telah memanfaatkan hutan dan tanah adat sebagai ruang penghidupan bersama sekaligus keperluan berburu, berkebun, pangan, obat-obatan, budaya, ekonomi, hingga pengembangan pengetahuan. Tentu, alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit akan menghilangkan fungsi dan daya dukung lingkungan alam tersebut.

Wapres Amin mengatakan, masalah tersebut sudah diproses di Mahkamah Agung. Maka, semua pihak harus menunggu dan menghormati proses hukum yang sudah berjalan.

Pada akhir Mei 2024, suku Awyu dan Moi bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Mereka meminta MA dapat menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang tengah mereka lawan. Pembatalan izin perusahaan sawit ini tidak hanya dapat memulihkan hak-hak masyarakat adat yang telah dirampas, tetapi juga bisa menyelamatkan hutan di Papua.

Izin di hutan adat jadi pemicu

Gugatan ini bermula dari pemerintah provinsi yang mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT IAL yang mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektar. Sebagian izin tersebut berada di hutan adat marga Woro, bagian dari suku Awyu.

Namun, gugatan tersebut kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Oleh karena itu, suku Awyu mengajukan permohonan kasasi kepada MA terkait perkara tersebut. Mereka berharap MA dapat mengabulkan kasasi tersebut sehingga hutan Papua tetap terjaga.

Sementara itu, subsuku Moi Sigin saat ini tengah melawan PT SAS yang akan membabat 18.160 hektar hutan adat untuk perkebunan sawit. PT SAS sebelumnya memegang konsesi seluas 40.000 hektar di Kabupaten Sorong. Pada 2022, pemerintah pusat mencabut izin pelepasan kawasan hutan dan izin usaha PT SAS yang direspons melalui gugatan ke PTUN Jakarta.

Perwakilan masyarakat adat Moi Sigin kemudian melawan dengan mengajukan diri sebagai tergugat intervensi di PTUN Jakarta pada Desember 2023. Setelah hakim menolak gugatan itu pada awal Januari lalu, masyarakat kembali mengajukan kasasi ke MA pada 3 Mei 2024.

Wapres Ma’ruf Amin menyapa tokoh masyarakat dan tokoh adat usai meninjau Pemukiman Nelayan Malawei, Lorong Muara Mulia 4, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (06/06/2024). Dok Biro Pers Setwapres

Perampasan lewat izin negara

Program Manager bidang Penurunan Ketimpangan INFID, AD Eridani, menilai, kasus perampasan hutan adat Papua oleh korporasi dengan memanfaatkan izin negara bisa dikategorikan sebagai ecocide atau ekosida. Hal itu merupakan tindakan pembunuhan alam dan juga kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Selain itu, kasus ini merupakan contoh dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut dia, wilayah hutan adat yang diperjuangkan oleh masyarakat adat suku Awyu di Boven Digoel dan suku Moi di Sorong merupakan hak konstitusional warga negara dan masyarakat adat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

”Kami mendesak MA untuk tidak menjadi bagian dari aktor ekosida yang melanggar HAM ini, dengan mencabut izin korporasi dan mengembalikan wilayah hutan adat ini ke masyarakat adat setempat. Secara spesifik, MA juga patut memandang ekosida ini sebagai tindakan yang bahkan bisa merampas hak perempuan dan anak setempat yang selama ini mengandalkan hutan tersebut untuk berkehidupan,” ujar Eridani.

Kemunduran perkembangan Papua

Peneliti Senior Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Centre for Strategic and International Studies, Vidhyandika D Perkasa, mengatakan, konflik sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat berpotensi membuat kemunduran bagi perkembangan Papua. Sebab, saat ini, masyarakat Papua mulai merasakan dampak dari pemekaran wilayah yang dilakukan dua tahun lalu.

Konflik sumber daya alam, lanjutnya, dapat memicu konflik yang sudah mulai mereda dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, situasi ini merupakan paradoks karena di satu sisi pemerintah berusaha mempercepat pembangunan, tetapi di sisi lain terjadi pengurasan sumber daya alam yang masif.

”Konflik ini bisa menjadi ancaman untuk stabilitas di Papua. Terlebih masyarakat Papua cukup sensitif dengan pemanfaatan sumber daya alam kepada bukan orang asli Papua,” tutur Vidhyandika. (ant/kom/sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.