Berita Utama

Hingga Awal Maret, Musrebang Tingkat Distrik Belum Dilaksanakan

MANOKWARI, papuabaratnews.co –  Hingga awal Maret Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat distrik belum juga dilaksanakan.

(Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manokwari, Tajuddin ketika di konfirmasi terkait hal tersebut mengatakan hingga saat ini belum ada distrik yang melaporkan terkait pelaksanaan musrenbang.

“Tanya kepala distrik kenapa belum melaksanakan musrenbang,” ujarnya kepada Papua Barat News belum lama ini.

Sebelumnya, Tajuddin menjelaskan bahwa seharusnya pelaksanaan musrenbang tingkat kampung mustinya rampung pada Januari, kemudian dilanjutkan musrenbang tingkat distrik pada Februari dan musrenbang tingkat kabupaten pada Maret dan disusul musrenbang tingkat provinsin pada April mendatang.

Kepala Distrik Warmare, Aswandi ketika dikonfirmasi Papua Barat News Selasa (2/3/2021), membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan hingga saat ini dirinya belum melapor ke Bappeda terkait pelaksanaan musrenbang distrik.

“Untuk jadwal musrenbang distrik saya belum konsultasi dengan Bappeda. Nanti kami konsultasikan terkait pelaksanaannya karena biasanya Bappeda yang jadwalkan. Tergantung dari kesiapan distrik, kalau distriknya siap otomatis Bappeda juga bisa langsungkan (musrenbang). Saya belum lapor ke Bappeda,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, keterlambatan terjadi karena pihaknya masih menginput usulan-usulan dari kampung–kampung yang tidak bisa dibiayai dari dana desa yang selanjutnya akan dinaikan ke musrembang distrik.

“Kita lagi merekap usulan tersebut. Mana yang dibiayai dari dana desa, ADK, Otsus dan yang tidak bisa dibiayai karena volumenya besar maka kita naikkan ke musrenbang tingkat distrik,” terangnya.

Lanjut Aswandi, untuk pelaksanaan musrenbang tingkat kampung se-Distrik Warmare telah rampung dilaksanakan. Namun, pihaknya baru mendapat pemberitahuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Manokwari, bahwa alokasi dana kampung (ADK) yang telah ditetapkan mengalami perubahan pagu anggaran, karena ada pengurangan transfer dana pusat.

“Otomatis harus dihitung ulang untuk pembagian ADK seluruh kampung di Kabupaten Manokwari. Kalau dilakukan pengurangan dana, otomatis kita harus merubah dan mengurangi item-item kegiatan. Tidak perlu musrenbang ulang, karena perubahannya hanya sedikit, hanya operasional saja seperti perjalanan dinas terpaksa harus dikurangi,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Sidey, Mirdan Husein mengungkapkan, pihaknya belum mendapat surat terkait jadwal pelaksanaan musrenbang distrik.

“Belum ada surat dari kabupaten, biasanya kalau mau musrenbang sudah ada surat dari kabupaten untuk kemudian kita tindaklanjuti,” ungkapnya saat dikonfirmasi.

Dia mengungkapkan, 12 kampung di Distrik Sidey telah rampung melaksanakan musrenbang, sekaligus dengan kegiatan prospek otsus dan dana desa 2021.

“Musrenbang kampung sudah selesai dari Januari lalu. Sedangkan untuk pelaksanaan musrenbang distrik kami masih menunggu surat. Saya kira semua distrik sama, belum ada jadwal. Biasanya ada surat dari Bappeda terkait waktu pelaksanaan, tetapi sampai sekarang belum ada surat dati Bappeda,” tandas Mirdan. (PB19)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 3 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.