HIPMI Minta Dilibatkan dalam Proyek Infrastruktur

JAKARTA, PB News – Presiden Joko Widodo menerima puluhan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) se-Indonesia. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Komplek Istana Presiden, Jakart, Kamis (5/4) pekan lalu.

Presiden didampingi Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Dikutip dari Detic.com (Kamis,5/4/2018), pada kesempatan tersebut, para pimpinan HIPMI menyampaikan keluhan dan saran kepada Presiden Jokowi. Salah satunya mengenai minimnya keterlibatan pengusaha lokal dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur besar.

“Ada begitu banyak proyek yang dilaksanakan di NTT. Karena di sana itu kekeringan, lalu dijawab dengan Presiden membangun tujuh bendungan,” ujar Arto, salah seorang anggota HIPMI mewakili wilayah NTT, NTB dan Bali, kepada Jokowi.

“Tapi mohon maaf, Pak Presiden, karena adik-adik kita ini, termasuk saya tidak ikut serta. Mungkin masih banyak proyek yang dimenangkan oleh BUMN, tapi ada yang masih bisa JO (joint operation),” lanjut dia.

Selain itu, Arto yang juga mewakili wilayah Bali, curhat soal dominasi asing di sektor perhotelan dan kurang terserapnya produk-produk kearifan lokal milik UKM.

Sementara Ketua BPD HIPMI Papua Barat Adriana Imelda Daat, yang sekaligus mewakili Papua dan Maluku mengeluhkan tidak dilibatkannya pengusaha lokal dalam pembangunan jalan Trans Papua.

“Kemudian bendungan di Waingapu, di Maluku, kami berharap bisa dilibatkan sebagai Sub Kontraktor,” kata Adriana.

Adriana juga meminta untuk dilibatkan oleh pemerintah terkait dengan pembuatan kajian atau feasibility study (FS) pada pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

“Lalu saya ini berasal dari Raja Ampat yang hari ini menjadi pusat perhatian dunia untuk wisata bawah laut. Kami minta Presiden untuk melanjutkan memberikan pelatihan karena di sana ada batik tapi terkendala biaya,” minta Adriana.

Selanjutnya, keluhan juga berasal dari Ketua BPD Hipmi Sulawesi Utara, Elia Kumaat. Dia meminta adanya keterlibatan pengusaha di dalam tim percepatan Proses Strategi Nasional (PSN) dalam hal ini di KEK Bitung.

“Karena kami yakin dengan keterlibatan pengusaha lokal dapat aspirasi sehingga pembangunan KEK Bitung ada keberpihakan kepada UMKM,” kata Elia.

Dia juga meminta dilibatkan dalam proyek pengembangan industri perikanan yang sudah difokuskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Sudah ada kajian singkat dari KKP sudah memiliki anggaran hingga Rp 1,3 triliun, akan baik kiranya bisa disalurkan melalui Hipmi dalam pengembangan 4 wilayah fokus KKP, yang pertama Bitung, Buton, Palu, Selayar. Karena dari 70% wilayah perairan di Indonesia dan nelayan seluruh di Indonesia 90% itu merupakan nelayan UMKM. Jika ada keberpihakan maka bisa meningkatkan industri perikanan yang ada,” tutur dia.

Tidak sampai di situ, Elia juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk dilibatkan sebagai supplier atau sub kontraktor pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol Manado-Bitung.

“Jika kami diizinkan terlibat pada proyek teman di daerah ingin mendapat penunjukan sebagai supplier atau sub kontraktor proyek bendungan di Konawe, maupun pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Sekian Pak, mohon bisa dipertimbangkan dan diterima,” tutur Elia.

Presiden Joko Widodo menyambut positif usulan dari anggota HIPMI se-Indonesia untuk dilibatkan dalam proyek infrastruktur di daerah. Presiden  menegaskan, pengusaha  lokal memang seharusnya dilibatkan dalam pembangunan di daerahnya masing-masing.

“Harus. Bukan setuju lagi. Harus,” ujar Jokowi sebagaimana dirilis Kompas.com (Kamis, 5/4/2018).

Apalagi, proyek infrastruktur pemerintah pusat di daerah ada banyak. Semestinya, kementerian tidak hanya menggunakan subkontraktor dari luar, namun juga dari pengusaha setempat.

“Yang gede-gede kan banyak. Jalan tol itu yang banyak di BUMN. Kemudian bendungan itu dari PU-PERA. Tapi kok yang banyak mengerjakan, banyak dari BUMN? Ada lagi perluasan atau pembangunan  airport, pelabuhan,” ujar  Presiden.

“Sekali lagi, memang harus melibatkan pengusaha lokal, pengusaha daerah. Terutama yang muda-muda,” lanjut dia.

Oleh sebab itu, Presiden akan berkomunikasi dengan sejumlah kementerian terkait apakah pengusaha lokal bisa dilibatkan dalam sejumlah proyek infrastruktur atau tidak. Presiden sekaligus ingin mencari tahu mengapa pengusaha lokal tidak dilibatkan.

“Itu yang nanti akan saya lihat, kenapa tidak dilibatkan. Apakah masalah kuenya yang terlalu besar atau kemampuan dalam misalnya penyiapan peralatan beratnya, atau di sisi pengalaman kerja. Kayak pembangunan airport itu kan mesti memiliki sebuah keahlian dan pengalaman yang panjang. Pelabuhan juga sama,” ujar Jokowi.

“Tetapi saya melihat kalau dari yang disampaikan adik-adik saya di HIPMI, saya kira beliau-beliau ini memiliki kemampuan ke sana. Ini mau saya lihat secara detail dengan menteri-menteri,” tandasnya. (PB8)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: