Hujan Kritik Pemekaran Wilayah di Papua

JAKARTA – Sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan mengkritik wacana pemerintah membentuk daerah otonomi baru (DOB) sebagai bagian dari pemekaran wilayah di Papua. Manajer Advokasi Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (Elsam), Muhammad Busyrol Fuad, mengatakan pemerintah semestinya berfokus pada persoalan penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan menghentikan pendekatan militeristik di Papua.

Menurut Fuad, dua hal tersebut mendesak dilakukan pemerintah ketimbang wacana memperbanyak jumlah provinsi di Bumi Cenderawasih. “Tapi sekarang tampaknya pemerintah tidak berfokus ke situ. Justru mengedepankan pendekatan militeristik,” ujar Fuad saat dihubungi, Rabu, 16 Maret 2022. Dia juga tak yakin wacana pemekaran wilayah akan meningkatkan kesejahteraan dan menyelesaikan konflik di Papua. Justru rencana perluasan jumlah daerah cenderung hanya mengakomodasi kebijakan politik Jakarta untuk Papua.

Wacana pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat mengemuka sejak 2019 di Kementerian Dalam Negeri. Ketika itu, pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Pada pekan lalu, sedikitnya sembilan bupati dari wilayah Pegunungan Tengah, Papua, bertemu dengan pemerintah untuk membicarakan eksekusi pemekaran daerah. Padahal Kementerian Dalam Negeri sampai kini belum pernah mencabut moratorium pembentukan DOB yang dibuat sejak 2014.

Pertemuan tersebut memicu demo di sejumlah kabupaten, di antaranya di Kota Manokwari, Kota Jayapura, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Yahukimo. Belasan ribu orang dikabarkan serempak menolak rencana pemekaran wilayah. Dalam aksi tersebut, terjadi bentrokan di Jayapura dan Yahukimo, bahkan ada insiden penembakan oleh polisi, yang menewaskan sejumlah demonstran.

Menurut Fuad, pemerintah memaksakan kehendak dengan menambah jumlah provinsi di Papua. Padahal kebijakan tersebut tidak partisipatif dan mengabaikan hak sipil warga Papua. Apalagi, kata dia, pemerintah belum juga bisa menjamin kesejahteraan di Papua. “Bukan justru menyelesaikan persoalan dengan mendorong proses politik melalui pemekaran.”

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, mengatakan mayoritas masyarakat Papua menolak rencana pemekaran wilayah. Warga di sejumlah kabupaten, sejak sepekan terakhir, turun ke jalan memprotes kebijakan tersebut. “Dari enam tempat ini, tindakan represif terjadi di Jayapura dan Yahukimo,” kata Gobay.

Di Jayapura, demonstrasi berujung ricuh. Sejumlah warga mengalami luka-luka karena dipukuli. Adapun demonstrasi di Yahukimo menewaskan dua warga sipil: Yakob Meklok, 39 tahun, dan Erson Wipsa, 21 tahun, yang diduga ditembak polisi.

Berbagai dugaan pelanggaran HAM ini meruntuhkan dalih pemerintah yang menyebutkan pemekaran wilayah dapat menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Gobay justru yakin penambahan jumlah provinsi ditengarai akan memperluas praktik kejahatan pelanggaran HAM di Papua. Gobay mencontohkan konflik Papua yang terjadi di Kabupaten Nduga ketika wilayah itu ditetapkan sebagai kabupaten baru pada 2008. Padahal sebelumnya Nduga merupakan bagian dari Kabupaten Jayawijaya.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta pemerintah menghentikan wacana pemekaran provinsi di Papua. Penghentian wacana pemekaran merupakan satu-satunya solusi untuk meredam demonstrasi masyarakat sipil. “Pemerintah harus menunda pemekaran wilayah di Papua hingga situasi mereda dan menyambut baik wacana dialog damai yang diinisiasi Komnas HAM dengan masyarakat Papua.”

Menurut Usman, dialog damai di Papua seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk menghentikan praktik kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Selama ini, pemerintah terkesan abai terhadap protes masyarakat Papua. Akibatnya, situasi di Papua semakin panas dan berdampak jatuhnya korban jiwa.

Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), Yoel Luiz Mulait, juga mengkritik wacana pemekaran provinsi di Papua. Terlebih, pemerintah menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghalau demonstran yang menolak pemekaran wilayah Papua. “Aksi demo menolak DOB berlangsung damai dan tanpa membawa senjata. Seharusnya aparat tidak represif,” tutur Yoel. (TMP/ANT/RED)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: