Berita Utama

IDI Sebut Disiplin Prokes Bisa Cegah Klaster Sekolah

MANOKWARI, PB News – Kedisiplinan pihak sekolah dalam menerapkan aturan protokol kesehatan (Prokes) merupakan hal terpenting untuk mencegah klaster penyebaran virus korona, ketika sekolah tatap muka kembali dibuka pada Januari 2021.

“Yang pasti ketika pelaksanaan sekolah tatap muka harus terapkan protokol kesehatan,” kata Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Manokwari dr. Benny Novrianto saat dikonfirmasi awak media, Selasa (15/12/2020).

Ia melanjutkan aturan prokes yang wajib diterapkan adalah seluruh siswa dan tenaga pendidik harus mengenakan masker, wajib mencuci tangan sebelum masuk ke lingkungan sekolah, dan pengaturan jarak tempat duduk siswa di dalam ruangan kelas. “Selama protokol ini dilaksanakan dengan baik, tentu bisa diminimalisir terjadinya kluster baru,” ujar Benny.

Namun, sebelum sekolah tatap muka dimulai ada momen libur panjang yakni liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kondisi ini perlu diwaspadai karena terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dan potensi penyebaran Covid-19, jika aturan prokes terabaikan. “Ini yang menjadi kekhawatiran. Masa liburan itu masyarakat banyak ke tempat-tempat wisata,” kata dia.

Benny menyarankan seluruh tenaga pendidik terlebih dahulu menjalani pemeriksaan swab guna mendeteksi virus korona. Namun, pemberlakuan tes usap itu kembali kepada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah setempat. “Akan lebih mengurangi potensi penularan. Sehingga, kita tahu mana guru yang bebas dari Covid-19,” ucap dia.

Selain swab, sambung dia, tenaga pendidik harus mampu mengurangi kontak dengan orang lain sebelum sekolah tatap muka dibuka tahun depan.

Sebab, interaksi sosial tanpa memperhatikan prokes kerap membuat seseorang terpapar virus korona. “Setelah hasilnya negatifpun, aturan protokol kesehatan wajib dilaksanakan,” kata dia. “Karena swab hanyalah alat bantu diagnosa,” ujarnya menambahkan.

Beberapa waktu lalu Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat mengeluarkan surat edaran nomor 874/SE/2020 tentang Pembelajaran Tatap Muka  pada Januari 2021 di Masa Pandemi Covid-19 Tahun Pelajaran 2020/2021. Surat edaran ini merupakan tindaklanjut dari keputusan bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri terkait rencana sekolah tatap muka tahun depan.

Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba menjelaskan, surat edaran terkait sekolah tatap muka telah dikirim ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota di Papua Barat. Tetapi, harus didukung oleh kebijakan kepala daerah baik bupati/walikota. Sebab, kebijakan pembukaan sekolah tatap muka merupakan kewenangan bupati dan walikota. Dengan demikian, pihaknya telah menyurat ke Gubernur Papua Barat agar pedoman pelaksanaannya diatur dalam surat edaran gubernur.

“Rencana pembukaan sekolah tatap muka ini harus didukung dan disetujui kepala daerah,” ujar Bernabas.

Ia menambahkan, pedoman pembukaan sekolah tatap muka yang diatur di dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Papua Barat mengatur aktivitas siswa selama di sekolah seperti aktivitas belajar mengajar belajar dibatasi selama 4 jam, jam istirahat ditiadakan, dan kantin sekolah tidak diizinkan beroperasi.
Untuk siswa kelas ujian terpaksa harus sekolah tatap muka. Kelas ujian yang dimaksudkan adalah siswa kelas VI SD, kelas IX SMP, dan kelas XII SMA/SMK.
“Kita di Papua Barat, mau ada rekomendasi atau tidak dari pusat, akan tetap kita lakukan. Suka tidak suka daripada nanti anak selesai dengan kemampuan yang tidak bagus. Lebih baik kita atur sedemikian rupa,” tegas Barnabas.

Sementara itu Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mah-Eisa Manokwari Theodorus L. Herin menilai wacana sekolah tatap muka di tengah pandemi yang belum berakhir harus dikaji secara matang oleh Dinas Pendidikan baik kabupaten maupun provinsi. “Saya rasa berat, karena pandemi belum berakhir,” ujar dia.

Dia menilai banyak sekolah yang belum siap apabila wacana itu diberlakukan. Karena, sekolah belum dilengkapi sarana prasarana menunjang prokes yang memadai, pengaturan jarak duduk sesuai aturan dapat menambah jam sekolah, dan guru-guru akan kesulitan mencegah interaksi siswa dalam jumlah yang banyak. “Selama inikan siswa tidak ketemu, tapi ketika sekolah tatap muka dibuka itu pasti interaksi mereka sulit dicegah,” ujar Theo sapaan akrabnya.

3M belum merata

IDI Kabupaten Manokwari menilai penerapan 3M belum merata. Sebab, sebagian masyarakat belum mematuhi. Kondisi ini tercermin dari aktivitas masyarakat di jalanan, pasar tradisional dan lainnya.

Padahal, pemerintah berulang kali memberikan imbauan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) sebagai upaya menekan penyebaran virus. “Kalau di lingkungan instansi pemerintah sudah berjalan maksimal,” kata Benny Novrianto.

“Kejenuhan akan lamanya masa pandemi itu pasti ada, tetapi apakah kita akan kalah oleh kejenuhan? Ini demi kebaikan kita bersama,” ujarnya lagi.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan masker dalam aktivitas keseharian memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Selain terhindar dari virus, masker juga melindungi masyarakat dari polusi udara yang terjadi di lingkungan sekitar.

“Ketika pandemi ini cabut pun, kita harus memulai kehidupan yang baru atau new normal,” pungkas dia.

Hingga Selasa (15/12/2020), kasus Covid-19 di Papua Barat telah mencapai 5.627 dengan 5.085 orang dinyatakan sembuh dan 129 orang meninggal. Untuk sementara, dari 13 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Pegunungan Arfak yang berada pada zona hijau. (PB15)

Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News, edisi Rabu (16/12/2020)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.