Berita Utama

Indikasi Politik Uang di Rekening Peserta Pemilu

JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan mencurigakan pada lebih dari 6.000 rekening pengurus partai politik peserta Pemilu 2024 ataupun calon legislator. Transaksi keuangan itu mengarah pada dugaan politik uang di masa kampanye pemilu.

Seorang pejabat PPATK menyebutkan beberapa contoh transaksi keuangan yang mengarah pada politik uang. Misalnya ada rekening pengurus partai politik mendapat aliran uang miliaran rupiah pada masa kampanye Pemilu 2024 ini. Tidak berselang lama, uang di rekening pengurus partai tersebut ditukar dengan mata uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu.

“Ini jadi pertanyaan, untuk apa penukaran uang itu? Apakah untuk transportasi atau politik uang?” kata pejabat PPATK ini, Selasa (19/12/2023), dilansir Koran Tempo. “Kejadiannya juga baru.”

Contoh lain, ada rekening bendahara partai politik yang menampung uang hingga ratusan miliar rupiah. Di samping itu, kata dia, PPATK mendapati pergerakan transaksi keuangan di rekening bendahara partai ataupun sejumlah calon legislator sangat masif. Padahal rekening khusus dana kampanye (RKDK) peserta pemilu sama sekali tidak bergerak alias tak ada transaksi keuangan dalam rekening tersebut.

Sesuai dengan aturan, RKDK untuk pemilu legislatif berbasis partai. Calon anggota legislatif tidak membuat rekening khusus dana kampanye. Dana kampanye mereka dikonsolidasikan lewat partai masing-masing. Lalu partai peserta pemilu yang melaporkannya ke Komisi Pemilihan Umum untuk diaudit.

“Indikasi politik uang dan pelanggaran itu sudah kami sampaikan ke Bawaslu. Silakan tanya saja ke Bawaslu,” ujar sumber itu. Ia mengatakan data yang disampaikan ke Bawaslu ini sudah mencantumkan nama, partai, dan aliran dananya.

Berasal dari Kegiatan Ilegal

Hasil analisis PPATK terhadap ribuan rekening peserta pemilu dan pengurus partai politik itu tak hanya mengenai indikasi politik uang. Mereka juga menduga transaksi keuangan yang mencapai triliunan rupiah pada ribuan rekening tersebut berasal dari kegiatan ilegal, seperti penambangan ilegal, perambahan hutan, penjualan satwa liar, pencucian uang, hingga indikasi korupsi.

Selanjutnya, uang yang diduga dari hasil kejahatan tersebut ditengarai, di antaranya, dipergunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

Saat dimintai konfirmasi, juru bicara PPATK, M. Natsir Kongah, mengatakan data yang disampaikan lembaganya ke Bawaslu ataupun KPU itu merupakan temuan terhadap uang yang diduga berasal hasil kejahatan. Lalu uang itu diduga akan digunakan untuk kegiatan kampanye.

Menurut Bagja, Bawaslu baru dapat mengawasi kepatuhan partai dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran dana kampanye pada 7 Januari mendatang. Sebab, saat itu KPU baru mulai membuka LADK peserta pemilu.

“Jadi 7 Januari ke atas baru kelihatan nanti siapa yang menyumbang, berapa, dan bagaimana dana itu digunakan. Itu ada dalam laporan awal dana kampanye,” ujar Bagja.

Dia melanjutkan, jika terdapat transaksi keuangan di luar dokumen pencatatan dana kampanye yang menjadi obyek pengawasan Bawaslu, lembaganya akan menyerahkannya ke penegak hukum untuk mengusutnya. “Karena itu, imbauan kami kepada teman-teman peserta pemilu agar memasukkan seluruh pengeluaran dan pemasukan dalam rekening khusus dana kampanye,” katanya.

Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan data PPATK tersebut sangat penting bagi lembaganya untuk mengawasi aliran dana kampanye peserta pemilu. Sebab, temuan lembaga intelijen keuangan ini dapat menjadi rujukan Bawaslu saat mengawasi dana kampanye pemilu.

Namun, kata dia, saat ini Bawaslu masih menunggu KPU mempublikasikan LADK lebih dulu. Setelah dipublikasikan, Bawaslu dapat menjadikan data PPATK sebagai rujukan untuk melihat dana kampanye peserta pemilu.

“Informasi PPATK ini penting, tapi karena sifatnya rahasia, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar,” kata Lolly.

Komisioner KPU, Idham Holik, mengatakan RKDK hanya dimiliki oleh partai politik. RKDK itu, kata dia, merupakan salah satu jenis informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal ini mengatur pengecualian informasi yang bisa dibuka ke publik, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. “LADK akan dipublikasikan kepada publik sesuai dengan aturan pemilu,” kata Idham.

“Data yang kami analisis dan sampaikan itu tentu berhubungan dengan pemilu, makanya kami sampaikan kepada KPU dan Bawaslu untuk ditelusuri,” kata Natsir.

Ia menjelaskan, data yang disampaikan ke KPU dan Bawaslu masih bersifat umum. Meski begitu, data tersebut semestinya sudah cukup menggambarkan secara komprehensif mengenai adanya indikasi pelanggaran pemilu.

“Kami siap memberikan pendampingan kepada KPU dan Bawaslu kalau kurang jelas dengan data itu,” katanya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja membenarkan lembaganya telah menerima temuan PPATK tersebut. Namun ia berdalih tak bisa membeberkan temuan PPATK itu ke publik karena bersifat rahasia. “Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal,” kata Bagja saat konferensi pers di kantornya.

Ia menjelaskan, dalam proses penanganan pelanggaran dana kampanye, kewenangan Bawaslu hanya sebatas pemeriksaan RKDK, laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Adapun transaksi keuangan di rekening partai politik maupun dan peserta pemilu bukan menjadi kewenangan Bawaslu. (tem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.