Investasi Papua Barat Terendah dari 34 Provinsi
MANOKWARI – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dengan perumbuhan ekonomi minus 1,7 persen di Papua Barat dapat dipastikan pertumbuhan investasi di Papua Barat sangat rendah.
“Capaian investasi di Provinsi Papua Barat paling rendah dari 34 provinsi di Indonesia,” ungkap Bahlil dalam sambutan Rapat Koodinasi Investasi dan pelayanan terpadu satu pintu se-Papua Barat di Manokwari Rabu (15/6/2022).
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2021 di Provinsi Papua Barat tercatat sebesar Rp635,6 miliar, sedangkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 32,5 juta dolar AS. Khusus untuk PMA, terjadi peningkatan signifikan sebesar 206,6 persen dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar 10,6 juta dolar AS.
Bahlil menerangkan syarat pertama untuk investor masuk adalah keamanan. Kedua adalah terkait kemudahan perizinan. Dan yang ketiga kata dia adalah terkait dengan pelepasan lahan.
“Jika tiga hal ini tidak tidak bisa dipenuhi dan dipermudah, dapat dipastikan tidak ada invertor yang masuk,” ujarnya.
Bahlil menyebutkan, minus konstraksi pertumbuhan ekonomi terjadi karena kurangnya pencipta lapangan pekerjaan yang diawali dengan kurangnya investor yang masuk ke Papua Barat.
Untuk itu dia mengajak seluruh bupati dan walikota di Papua barat untuk memfasilitasi ketiga hal tersebut terutama pembebasan lahan. Dengan demikian dirinya bisa mencari investor untuk masuk ke Papua Barat.
Menteri Bahlil menjelaskan rumus dari pertumbuhan ekonomi adalah komsumsi, investasi, belanja pemerintah dan terakhir adalah ekspor/impor.
“Kalau kita bicara konsumsi berarti bicara tentang daya beli masyarakat. Bicara daya beli maka terkait dengan pendapatan. Bicara tentang pendapatan maka menyangkut lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Lapangan pekerjaan kata dia, tidak mungkin disiapkan oleh pemerintah melalui PNS, itu hanya bisa didorong oleh sektor swasta dalam hal ini Investasi.
“Daya beli masyarakat di Papua Barat tidak bisa tumbuh kalau hanya penyerapan tenaga kerja lewat swasta hanya 4.000 lebih,” pungkasnya.
Pengangguran meningkat
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melaporkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada kuartal I tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar -1,01 persen. Hal tersebut menyebabkan angka pengangguran mengalami kenaikan sebesar 5,84 persen dengan tingkat kemiskinan menempati peringkat 10 dari 34 provinsi di Indonesia.
“Salah satu penyebab kontraksi ini adalah masih banyak pelaku usaha yang belum patuh menjalankan kewajibannya. Mungkin karena belum ada sanksi,” jelasnya.
Paulus pun meminta arahan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban.
Paulus juga mengharapkan adanya pembangunan energi listrik, transportasi, dan telekomunikasi yang dapat mendorong investasi di Papua Barat serta membangun program-program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga dapat menekan tingkat pengangguran di Papua Barat.
Paulus menyebutkan, Provinsi Papua Barat sudah memiliki rencana umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Papua Barat. Menurutnya, data dan informasi yang valid yang terkait dengan peluang investasi serta memiliki dukungan IPRO sangat penting karena akan memudahkan Kementerian Investasi dan DPMPTSP untuk mempromosikan peluang investasi tersebut kepada investor.
“Semakin banyak investor masuk ke daerah kita maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan banyak lapangan kerja,” kata dia
Untuk itu dirinya mengimbau kepada seluruh bupati dan walikota untuk mempersiapkan dokumen pendukung investasi untuk bisa ditawarkan kepada calon investor yang hendak berinvestasi di Papua Barat.
“Saya berharap dengan pelaksanaan rakor ini, akan menghasilkan komitmen dan kesepahaman bersama dalam mempercepat peningkatan investasi di Papua Barat,” kata dia.
“Selain itu, para Bupati dan Walikota dan kepala OPD untuk mengintegrasikan pemanfaatan potensi-potensi unggulan yang dimiliki guna mendorong daerah untuk mencapai target indikator ekonomi dan pembangunan,” pungkas Waterpauw. (PB23)
