Berita Utama

Izin Operasi PT BAPP di Lembah Kebar Harus Ditinjau Ulang

MANOKWARI, PB News – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Mozes Rudi F. Timisela, meminta agar dilakukan peninjaun kembali izin operasi PT Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) di Distrik Kebar Timur, Kabupaten Tambrauw.

Hal itu dilontarkannya dalam rapat paripurna pembukaan pembahasan rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) dan rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) tahun anggaran 2018, pada Senin (3/9/2018), di ruang sidang utama DPRD Papua Barat.

Apa yang dia sampaikan merupakan aspirasi dari masyarakat Mpur Kabupaten Tambrauw pada 30 Agustus 2018. Karena, masyarakat adat menilai PT BAPP sudah menyerobot tanah masyarakat adat Mpur di Distrik Kebar Timur.

“Ada penyerobotan tanah adat dari PT Bintuni Argo Prima Perkasa di Lembah Kebar. Untuk itu izin operasional dari Menteri Kehutanan harus ditinjau kembali,” ujar politisi Golkar ini.

Dalam tuntutan masyarakat adat tertulis yang bacakannya, berisi meminta agar menteri mencabut izin operasional PT Bintuni Argo Prima Perkasa dimana sudah menyerobot lahan seluas 19.368.77 Hektar.

Masyarakat juga meminta agar Bupati Tambrauw bertanggungjawab terhadap masalah tersebut. Atas penyerobotan tersebut masyarakat menolak dan memalang secara adat dan menghentikan operasional.

Masyarakat juga meminta ganti rugi secara adat terhadap PT Bintuni Argo Prima Perkasa atas apa yang telah dilakukan. “Sehingga ada kejelasan soal penebangan hutan secara liar yang dilakukan perusahaan,” terang dia.

Dia meminta agar gubernur dan DPR dapat memperhatikan dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga tidak berlarut-larut.

Diberitakan sebelumnya, kegiatan operasional PT Bintuni Agro Prima Perkasi di Lembah Kebar, Kabupaten Tambrauw, disegel oleh enam suku asli Mpu yakni Suku Amawi, Wasabiti, Wanimeri, Kebar, Anari, dan Arumi. Penyegelan tersebut dilakukan lantaran perusahan dinilai telah melanggar analisis dampak lingkungan (Amdal) dan merugikan masyarakat adat sebagi pemilik lahan.

Penyegelan dilakukan pada Kamis (30/8/2018), dan dihadiri oleh Majelis Rakyat Papua (MPR) Provinsi Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat, Lembaga Masyarat Adat (LMA) Papua Barat, Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Gereja Kristen Indonesia (GKI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua dan jajaran TNI/Polri.

Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren, mengatakan, pola kebijakan investasi yang memanfaatkan lahan serta kawasan hutan di Provinsi Papua Barat semestinya dikaji terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat yang akan berdampak pada konflik sosial di wilayah setempat. Ada sejumlah pelanggaran dilakukan oleh pihak perusahaan dalam pembuatan Amdal. Selain itu, ada penyalahgunaan wewenangan sehingga PT Agro Prima Perkasa bisa beroperasi dengan izin usaha dan surat izin tanam jagung yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tambrauw dengan Nomor Surat Keputusan (SK) 521/23/2015.

Selama dalam proses penyegelan, lanjut dia, pihaknya bersama DPRD Provinsi Papua Barat berencana membentuk panita khusus (Pansus) untuk mengkaji lebih jauh tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan itu.

“Dalam waktu dekan kita akan undang gubernur datang dan bicara. Ini sudah salah dan melanggar, jadi perusahaan harus ditutup dan akan proses hukum tetap dikaji,” terang dia.

Setelah melakukan peninjauan di lokasi, Anggota DPRD Papua Barat Mozes Rudi Timisela, mengakui bahwa, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 873/ Menhut-II/2014 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT Bintuni Agro Prima Perkasa dengan luas areal adalah 19,368,77 hektar.

“Ini perampasan hak-hak tanah adat masyarakat Papua,” ujar dia.

Rudi menuturkan, konservasi bukan berarti menutup diri dari pengembangan investasi namun, yang diperhatikan adalah dampak dari investasi tersebut. Sedangkan yang dilakukan oleh PT Bintuni Agro Prima Perkasa setelah memperoleh izin usaha penanaman jagung, malah melakukan deforestasi untuk memperluas lahan perusahaan.

Dalam kesempatan itu juga Kepala Bidang Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Papua Barat, Pendeta Dora Balubun, menjelaskan, sejak tahun 2014 perusahaan tersebut sudah mencoba melakukan negosiasi dengan masyarakat terkait ekspansi bisnis kelapa sawit namun tidak diizinkan, dan pada 2015 perusahaan tersebut mendapat izin dari Bupati Tambrauw dengan estimasi uji coba perusahaan penanaman jagung serta pengolahan sampai 2017.

Dia melanjutkan, bupati pun meminta pihak Sinode GKI fasilitasi pertemuan dengan masyarakat baik yang menerima ataupun menolak, dan pada 17 November 2017 seluruh masyarakat adat menandatangani penolakan, selanjutnya surat penolakan diberikan kepada Bupati Tambrauw dan pihak perusahaan, namun tidak ada tindaklanjut penghentian kegiatan operasional perusahaan.

“Kami bertemu Bupati Tambrauw pada 30 Juli 2017 dan bicara dengan beliau. Tapi bupati sendiri tidak ada ambil langkah sekalipun beliau tahu surat penolakan itu sudah ada,” terang dia.(PB9)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.