Berita Utama

Jaga Kelestarian Pesisir Pantai, DLHP Uji Sampel Air Laut

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Manokwari melalui Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati melakukan pengambilan dan pengujian sampel air laut sebagai bentuk upaya penanganan dan pengelolaan kelestarian kawasan pesisir pantai di Manokwari.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati, Yohanes Ada’ Lebang, persoalan kawasan pesisir Manokwari sudah sangat memprihatinkan.

Dikatakan pengambilan sampel air laut tersebut juga berdasarkan pengaduan dari masyarakat salah satunya di pesisir pantai Wosi. Keluhan dari masyarakat kata Lebang seperti kondisi fisik air yang sudah berwarna dan tidak seperti pada umumnya. Sehingga dengan pengambilan sampel tersebut guna mengetahui terjadi pencemaran atau tidak di wilayah setempat.

“Berdasarkan aduan masyarakat baru dua tempat (pesisir Wosi dan PT. SDIC). Tetapi kami ambil delapan titik supaya ada pengembangan,” papar saat di temui Kamis (4/2/21).

Pengambilan sampel sendiri telah dilakukan di delapan titik, yakni pesisir Wosi, pesisir Rendani dan sekitarnya. Menurutnya pesisir Wosi dan Pesisir Conch (PT. SDIC) menjadi perhatian khusus karena ada aktivitas perusahaan.

“Karena pencemaran salah satunya dilihat dari faktor fisiknya. Untuk itu kita lakukan uji laboratorium bekerja sama dengan PPLH Unipa,” sebutnya.

Lebang mengungkapkan, pihaknya telah mencoba melakukan aksi untuk kawasan pesisir, salah satunya bermitra dengan P2LP untuk penanaman mangrove. Selain itu juga bermitra dengan koperasi pengelola sampah yang mengakomodir bank sampah untuk mengumpul sampah-sampah plastik dan lainnya.

“Intinya kami sudah lakukan upaya itu, ayo kita sama-sama melihat persoalan kawasan pesisir. Tahun ini kita akan lakukan pengambilan sampel untuk air laut kawasasan pesisir. Semoga bisa terealisasi,” tutur Lebang.

Lanjut Lebang, berdasarkan aturan presiden No. 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut, pihaknya merujuk dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Terkait dengan Perpres No. 56 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional pengelolaan terpadu taman nasional kawasan konservasi perairan nasional 2018-2025,” lanjutnya.

Keputusan ini diharapkan dapat bersinergi untuk penanganan kawasan pesisir, baik antar masyarakat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. (PB19)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 8 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.