Berita Utama

Jaksa Sebut Nina Diana Keluarkan AJB Cacat Hukum

MANOKWARI, papuabaratnews.co Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Papua Barat Eryana Ganda Nugraha, mengungkapkan, seluruh Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan oleh Nina Diana untuk merealisasikan pengadaan lahan untuk pembangunan kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat adalah cacat hukum.

Sebab, dalam proses memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik Winarsih untuk tersangka LMS, Nina Diana memasukan keterangan tidak benar berupa penetapan dasar jual beli dari Pengadilan Negeri Manokwari Nomor Register 42/Pdt.p/2015/PN.MKW tertanggal 1 Desember 2015, yang ternyata tanggal tersebut tidak ada ketetapannya di Pengadilan.

Nina Diana selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dinilai menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat yang ditunjuk. Hal ini merujuk pada surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional – RI Nomor :9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja PPAT.

Selain surat rujukan tersebut, Nina Diana juga dinyatakan menyalahi tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

“Selain salah satunya berisi keterangan palsu, seluruh AJB juga dibuat tanpa menghadirkan para pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 22 PP Nomor 37 Tahun 1998,” Kata Jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor Papua Barat pada Pengadilan Negeri Manokwari, Selasa (16/6/2020).

“Dalam Pasal 22 menyebutkan,  PPAT harus membacakan atau menjelaskan isi akta kepada para pihak dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua saksi, sebelum ditandatangi seketika itu juga oleh para pihak, saksi dan PPAT,” tegas dia menambahkan.

Jaksa menerangkan, ada tiga AJB yang sudah diterbitkan oleh Nina Diana. Namun, hanya dua AJB yang difokuskan dalam kasus tersebut. Sebab, sang pemilik tanah tidak menerima pembayaran sesuai kwitansi. Selain itu, salah satu AJB yang dikeluarkan Nina Diana ternyata adalah AJB palsu.

Jaksa menjelaskan, AJB pertama bernomor 309/2015 tertanggal 25 November 2015 tentang jual beli tanah antara Kartika Ningsih dengan tersangka LMS seluas 2000 m2. AJB diterbitkan dengan dasar kwitansi yang dibuat oleh terpidana Johanis ‘Ais’ Balubun tanpa sertifikat asli, dengan alasan masih dijaminkan di bank. Kwitansi ini dibuat dengan nominal Rp150 juta. Namun yang diterima oleh Kartika Ningsih hanya Rp15 juta.

Kemudian AJB kedua bernomor 321/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang jual beli tanah antara Suharsih alias Winarsih dengan tersangka LMS seluas 2000 m2. AJB ini diterbitkan dengan dasar kwitansi yang juga dibuat oleh terpidana Johanis ‘Ais’ Balubun dengan nominal Rp150 juta, namun Winarsih sebagai pemilik tanah hanya menerima uang sebesar Rp15 juta.

Nina Diana terima pembayaran Rp44 juta

Akibat perbuatan Nina Diana, tersangka LMS berhasil memiliki dokumen pendukung SHM, dengan luasan tanah seluruhnya 10.000 m2. LMS pun dan berhasil mendapat pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan Papua Barat senilai Rp4,5 miliar bersumber dari APBD Perubahan tahun 2015. Atas jasa mengeluarkan dua AJB itu, Nina Diana menerima pembayaran sebanyak Rp44 juta dari tersangka LMS.

“Bayaran tersebut ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 1998, yang mengatur bahwa uang jasa PPAT atas AJB yang diterbitkan maksimal 1 persen dari harga tanah pada tiap transaksi,” terang Jaksa.

Denga demikian, Nina Diana selain telah memperkaya diri sendiri juga telah memperkaya terpidana Johanis ‘Ais’ Balubun sebanyak Rp270 juta (berasal dari uang yang tidak diserahkan kepada dua pemilik tanah yaitu Kartika Ningsih dan Winarsih).

“Dan memperkaya LMS senilai lebih dari Rp3,3 miliar,” ucap dia.

Nina Diana juga didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)- 1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Meski, Nina Diana melalui penasehat hukumnya Achmad Djunaedy, tak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Pihak terdakwa lebih memilih persidangan langsung masuk pada pokok perkara.

Dengan demikian, Ketua Majelis Hakim Saptono menyatakan persidangan akan kembali digelar pada Kamis 18 Juni mendatang, dengan agenda pemeriksaan saksi. (PB13)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.