Berita Utama

Jalan Tengah Kenaikan Upah

JAKARTA – Kenaikan upah minimum yang dibatasi maksimal 10 persen pada tahun depan dianggap belum ideal bagi para pekerja. Kendati demikian, angka tersebut dianggap sebagai jalan tengah yang juga mengakomodasi kepentingan pengusaha.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan tingkat kenaikan upah tersebut masih belum cukup mengimbangi laju inflasi dan potensi kenaikan pengeluaran untuk cicilan kredit akibat kenaikan suku bunga. “Terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah,” ujar Josua, Rabu (23/11/2022).

Namun Josua menyadari bahwa para pelaku usaha juga dapat terkena dampak dari kondisi global, seperti penurunan permintaan eksternal bagi manufaktur yang berorientasi ekspor. Di samping itu, ada imbas kenaikan harga bahan baku secara umum pada semua industri, kenaikan tarif transportasi, serta pelemahan nilai tukar rupiah bagi industri yang mengandalkan impor untuk bahan baku atau barang modal.

Karena itu, Josua mengatakan, komunikasi tripartit antara pekerja, pelaku usaha, dan pemerintah menjadi penting untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. “Jadi, tidak memberatkan semua pihak,” tutur Josua. Di sisi lain, pemerintah perlu mendorong upaya stabilisasi harga, khususnya menekan inflasi pangan, serta mengelola ekspektasi inflasi agar tidak menambah beban pengusaha dan pekerja.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Aturan tersebut memuat formula baru dalam menghitung upah minimum, berbeda dengan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Ida mengatakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu tak menjadi acuan penghitungan upah minimum tahun depan karena dinilai belum mengakomodasi dampak kenaikan inflasi. Ia khawatir formula lama akan mengakibatkan daya beli pekerja kian turun pada tahun depan.

Pemerintah berkepentingan menjaga daya beli dan fluktuasi harga lantaran struktur ekonomi nasional disumbang oleh konsumsi masyarakat. Apalagi, kata Ida, saat ini kondisi sosial-ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi Covid-19. Ditambah ketidakpastian ekonomi global menguat sehingga menekan laju pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar, atau 50,38 persen, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2022 yang mencapai 5,72 persen. Konsumsi rumah tangga triwulan III 2022 pun tumbuh 5,39 persen secara tahunan.

Ida tak menampik bahwa berlakunya PP Nomor 36 Tahun 2021 selama dua tahun ini berhasil menghapus disparitas atau kesenjangan yang lebar. Kondisi tersebut berimplikasi pada kesenjangan upah minimum antarwilayah yang sebelumnya cukup tinggi. Kebijakan itu juga berhasil mendorong daya saing penciptaan lapangan kerja antarwilayah.

Namun, pemerintah menilai, pemulihan ekonomi nasional merupakan hal yang mendesak saat ini. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan mengubah formula upah minimum 2023. Kini, perhitungan upah mengacu pada kemampuan daya beli yang diwakili oleh variabel tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi dari indikator produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

Sejalan dengan adanya formula baru tersebut, pemerintah membatasi agar kenaikan upah minimum itu tidak lebih dari 10 persen. Artinya, apabila dari penghitungan menggunakan formula anyar didapat hasil di atas 10 persen, pemerintah daerah diminta menetapkan sesuai dengan batasan tersebut.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 yang mengatur formulasi perhitungan upah minimum di daerah pada 2023. Aturan itu membatasi kenaikan upah minimum agar tidak melebihi 10 persen pada tahun depan. Sejumlah ekonom menilai kebijakan tersebut adalah jalan tengah untuk menjaga daya beli pekerja saat lonjakan inflasi, sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

Buruh Minta Pengusaha Transparan

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, mengatakan langkah pemerintah tersebut sejalan dengan tuntutan buruh agar PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak lagi dipakai. Dengan formula baru, buruh setidaknya bisa memperoleh kenaikan penghasilan paling tidak sebesar inflasi tahun ini, kendati pemerintah membatasi kenaikan tidak di atas 10 persen.

“Puas-tidak puas, ini adalah jalan yang lebih baik, karena kekhawatiran kami adalah ketika pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021, ada kemungkinan (kenaikannya) sangat rendah. Tapi jangan juga karena batas kenaikan 10 persen, akhirnya satu pihak akan memutuskan di bawahnya,” kata Elly. Ia mengatakan pengusaha harus menjelaskan secara transparan apabila akhirnya enggan menaikkan upah minimum sesuai dengan peraturan baru tersebut.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dalam kesempatan terpisah, menyambut baik kebijakan pemerintah ihwal kenaikan upah minimum di tengah lonjakan inflasi sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku. Namun para pengusaha berharap kebijakan tersebut juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha pada setiap sektor agar tidak kontraproduktif. “Harus disadari bahwa tidak semua sektor memiliki pertumbuhan dan iklim bisnis yang sama saat ini,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid.

Arsjad tidak menampik bahwa tantangan ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik terus memicu lonjakan inflasi. Pada Oktober 2022, inflasi Indonesia telah mencapai 5,71 persen, yang bakal berimbas pada kenaikan harga-harga bahan pokok dan daya beli masyarakat. Namun, ia mengatakan, dengan tantangan yang sama, industri dalam negeri juga merasakan dampak yang berbeda-beda.

Belakangan, kata Arsjad, penurunan permintaan global berdampak pada ekspor Indonesia. Kinerja ekspor tercatat turun 10,99 persen pada September tahun ini menjadi US$ 24,8 miliar dibanding pada bulan sebelumnya. Imbasnya, sektor industri padat karya sebagai penopang penyerapan tenaga kerja di Indonesia menjadi lesu darah karena permintaan yang menurun.

Karena itu, Arsjad mengatakan, kebijakan kenaikan upah minimum pada satu periode sebaiknya menargetkan industri dengan laju pertumbuhan ekonomi terbesar di periode tersebut. Arsjad berharap kebijakan kenaikan upah minimum disertai dengan pemberian insentif yang ditargetkan pada industri tertentu dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi sektoral. “Jika tidak, kebijakan kenaikan upah tersebut akan memberatkan pelaku usaha,” tutur dia. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.