Berita Utama

Jalan Terjal Rupiah Digital

JAKARTA  Bank Indonesia kian serius mengembangkan mata uang digital Tanah Air: rupiah digital. Terbaru, BI meluncurkan White Paper Central Bank Digital Currency (CBDC) atau rumusan peta jalan pengembangan mata uang digital bank sentral. Gagasan itu dikemas dalam Proyek Garuda, dengan target CBDC bakal menjadi satu-satunya mata uang digital yang sah digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Namun upaya merealisasi Proyek Garuda tersebut dinilai sejumlah kalangan bukan perkara mudah. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan, dibutuhkan proses yang cukup panjang untuk menyelesaikan konsep CBDC dan mewujudkannya tanpa menimbulkan efek samping negatif yang mengganggu stabilitas sistem keuangan dan moneter. “Meski uang digital adalah keniscayaan, CBDC yang dirilis jangan sampai menimbulkan moral hazard,” ujarnya, Jumat (2/12/2022).

Kehadiran rupiah digital diharapkan dapat menggeser posisi uang kartal, baik uang kertas maupun uang logam, yang berlaku saat ini. Mata uang virtual itu pun diharapkan mendorong kemudahan dan kecepatan transaksi pembayaran. “CBDC di sisi lain berpotensi menjadi pesaing uang elektronik (e-money) yang diterbitkan oleh bank maupun dompet digital (e-wallet) yang diterbitkan fintech karena memang sangat mirip dengan yang biasa digunakan saat ini,” kata Piter.

Adapun perbedaan mendasar rupiah digital dengan e-money dan dompet digital terletak pada instansi penerbitnya. Rupiah digital diterbitkan bank sentral, sedangkan e-money dan e-wallet diterbitkan oleh pihak swasta. Berikutnya, untuk keamanan, rupiah digital cenderung memiliki risiko yang lebih rendah karena dijamin langsung oleh Bank Indonesia.

Menurut Piter, langkah bank sentral merilis rupiah digital di satu sisi dapat dipahami sebagai respons dari era pandemi yang mempercepat transformasi sistem pembayaran secara menyeluruh. Selain itu, ada tren mata uang kripto (cryptocurrency) yang dalam beberapa tahun terakhir digandrungi masyarakat untuk berinvestasi tapi tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah karena risikonya yang tinggi.

Direktur Eksekutif Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, berujar, saat ini tren eksistensi aset kripto tak lagi bisa dihindari, sehingga langkah bank sentral menerbitkan mata uang digital menjadi pilihan. “Langkah ini dipandang lebih realistis dan menguntungkan dibanding terus memusuhi uang kripto,” ucapnya. BI pun dalam beberapa tahun terakhir agresif membangun infrastruktur pembayaran digital yang masif, seperti Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dan BI-FAST.

Menurut Yusuf, di satu sisi, kehadiran rupiah digital menjanjikan keuntungan. Bagi BI, rupiah digital akan menawarkan peluang untuk secara langsung berinteraksi dengan individu masyarakat. Rupiah digital juga diyakini menjanjikan peluang transmisi kebijakan moneter yang lebih cepat dan efektif dalam mempengaruhi jumlah uang beredar di sektor riil.

“Intervensi moneter dalam bentuk pencetakan uang baru seperti quantitative easing tidak lagi harus diinjeksi melalui perbankan dan lembaga keuangan, tapi dapat langsung ditransfer ke individu,” kata dia.

Meski demikian, tantangan penerbitan rupiah digital saat ini cukup berat, utamanya karena aspek literasi keuangan masyarakat yang masih rendah dan akses masyarakat kepada pembayaran digital yang belum masif. Meski menurun, Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2022 menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara tingkat literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan sebesar 35,42 persen. Artinya, banyak masyarakat yang menggunakan produk dan jasa keuangan tanpa memahami produk maupun jasa keuangan yang digunakannya

Tingkat literasi keuangan pada 2022 mencapai 49,68 persen atau naik dari 2019 yang mencapai 38,03 persen. Adapun indeks inklusi keuangan pada 2022 sebesar 85 persen atau naik dari 76,19 persen pada 2019.

Belum lagi masih ada tantangan operasional, terutama keamanan transaksi digital dan privasi data pribadi. Penggunaan rupiah digital dinilai membuka perdebatan soal kerahasiaan data. Sebab, Bank Indonesia dapat dengan mudah menelusuri transaksi seseorang yang menggunakan rupiah digital. Namun di sisi lain, kegiatan ilegal seperti pencucian uang dapat terendus karena mata uang digital dipantau langsung bank sentral.

“Bank sentral juga harus berusaha membuat rupiah digital ini lebih menarik dari layanan uang elektronik dan dompet digital yang telah ditawarkan lembaga keuangan,” ujar Yusuf.

Terakhir, bank sentral harus memastikan bahwa penerbitan rupiah digital tidak akan berlebihan jumlahnya. Sebab, prinsip dasarnya, rupiah digital layaknya uang kartal yang dalam penerbitannya memberikan keuntungan bagi Bank Indonesia. “Penerbitan uang digital secara berlebihan juga berpotensi mengganggu stabilitas nilai rupiah maupun tingkat inflasi,” ujar Yusuf. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.