JDP Prihatin atas Kekerasan di Yahukimo

  • Pemerintah perlu dengar suara rakyat Papua

MANOKWARI – Jaringan Damai Papua (JDP) menyampaikan keprihatinan atas kembali terjadinya kekerasan yang menimbulkan korban jiwa pada aksi demo penolakan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (15/3/2022)

Dua warga yang disebut tewas diduga akibat tembakan aparat adalah Yakin Meklok (31) dan Hesron Weipsa (21). Tujuh warga lain yang terluka berat dan kriitis adalah  Luky Kobak (21), Anton Itlay (23), Setty Kobak (23), Ruben Koroman (23), Lukas Busup (37), Miren Omu (22) dan Ance Kenyenga (17). Sementara seorang anggota polisi yang terluka di kepala adalah Briptu Muhammad Aldi.

Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy, sangat menyesalkan kejadian ini, karena rakyat sipil Kembali harus menjadi korban penembakan yang diduga terjadi akibat tindakan aparat keamanan yang berlebihan dan menjurus kepada dugaan pelanggaran HAM.

Yan Christian Warinussy menilai, pemerintah pusat seharusnya mendengarkan suara masyarakat Papua sebelum menetapkan kebijakan pemekaran daerah otonom baru.

”Kami senantiasa menyarankan jalan damai melalui dialog perlu dikedepankan dalam mengatasi soal perbedaan pandangan. Upaya ini menjadi solusi terbaik dalam membangun tanah Papua,” ujar Yan.

Yan lalu mendesak Presiden Joko Widodo agar menghentikan atau menunda rencana pembentukan DOB di tanah Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah.

“Presiden dapat melaksanakan dialog secara damai dengan duduk bersama seluruh elemen masyarakat Papua di wilayah Pegunungan Tengah, guna mencari solusi terkait rencana pemekaran itu,” kata Yan.

Menurutnya, hal yang harus dibuat oleh pemerintah pusat saat ini adalah bertemu dengan rakyat Papua bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“Kami menyarankan agar pertemuan tersebut hendaknya juga menghadirkan seluruh elemen rakyat Papua, termasuk pimpinan agama dan Dewan Adat Papua (DAP),” tukasnya.

Yan menegaskan, JDP sangat mengimpikan terjadinya penyelesaian persoalan pemekaran wilayah Papua dengan memberi kesempatan pertama dan utama kepada rakyat Papua di wilayah yang hendak dimekarkan untuk menyampaikan pandangannya secara demokratis dan kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah.

“Jatuhnya korban akibat demo di Dekai, perlu diinvestigasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan seperti Polri dan Komnas HAM, guna mendudukkan permasalahan tersebut secara proporsional menurut hukum,” tegas Yan. (PB1)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: