Berita Utama

Jeda Kemanusiaan Hanya Seumur Jagung

JAKARTA – Jeda Kemanusiaan di Papua telah berakhir pada 7 Februari 2023. Dokumen yang ditandatangani Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, menandai pencabutan Jeda Kemanusiaan yang disepakati di Jenewa, Swiss, pada 11 November 2022, itu.

Atnike belum bisa dimintai konfirmasi ihwal pencabutan Jeda Kemanusiaan tersebut. Namun, lewat bawahannya, ia berjanji akan memberi penjelasan secara rinci hari ini. “Ibu Atnike sedang berada di luar kota. Untuk wawancara, boleh via Zoom besok siang menjelang sore,” kata seorang pegawai di Komnas HAM, Rabu (8/2/2023).

Jeda Kemanusiaan diinisiasi komisioner Komnas HAM periode 2017-2022. Kesepakatan ini melibatkan kelompok masyarakat sipil dan perwakilan rakyat Papua. Mereka adalah Dewan Gereja Papua (DGP), Majelis Rakyat Papua (MRP), dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kesepakatan ini dibuat sebagai upaya menghentikan konflik di Papua. Jeda Kemanusiaan juga bertujuan memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi dan warga sipil yang terjebak di wilayah konflik.

Implementasi dari perjanjian itu urung terlaksana karena banyak pihak yang meragukan, terutama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka ( (TPNPB-OPM). Sejak awal, TPNPB-OPM menilai perjanjian itu akan sia-sia. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga ragu Jeda Kemanusiaan mampu mengakhiri paceklik perdamaian di Papua. “Ketika enggak ada jaminan keamanan bagi masyarakat, apa gunanya melaksanakan Jeda Kemanusiaan?” kata Yudo pada 2 Februari lalu.

Hanya berselang lima hari selepas pernyataan Yudo itu, muncul dokumen pencabutan Jeda Kemanusiaan yang ditandatangani Atnike. Dalam lembar pertama dokumen itu, tertulis permintaan maaf kepada pihak-pihak di Papua atas lambatnya implementasi Jeda Kemanusiaan. “Proses yang lambat ini merupakan konsekuensi dari prinsip kehati-hatian dan penghormatan Komnas HAM terhadap situasi HAM di Papua,” demikian pernyataan yang tertulis dalam dokumen itu.

Selanjutnya, dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa kebijakan Jeda Kemanusiaan dianggap bukan keputusan resmi Komnas HAM. Sebab, kebijakan itu bukan hasil keputusan sidang paripurna anggota Komnas HAM periode 2017-2022. Penandatanganan perjanjian di Jenewa tersebut dibuat pada 11 November 2022. Padahal masa jabatan komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 berakhir pada 2 November 2022.

Selain itu, masih berdasarkan dokumen yang sama, Jeda Kemanusiaan tidak bisa diinisiasi Komnas HAM karena bukan pihak yang berkonflik di Papua. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa inisiatif Jeda Kemanusiaan ini tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan di Komnas HAM. Atas pertimbangan tersebut, Komnas HAM mencabut Memorandum of Understanding (MoU) Jeda Kemanusiaan yang dibuat pada 11 November 2022.

Selanjutnya, Komnas HAM telah memasukkan situasi hak asasi manusia di Papua menjadi isu prioritas. Terutama yang berkaitan dengan permasalahan pengungsi, pemantauan kekerasan dan pelanggaran HAM, serta dialog kemanusiaan di Papua. Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari amanat MoU Jeda Kemanusiaan.

Anggota Komnas HAM periode 2017-2022, Beka Ulung Hapsara, mengkritik pencabutan kesepakatan Jeda Kemanusiaan di Papua. Pencabutan ini bakal berdampak pada kepercayaan warga di Papua terhadap Komnas HAM, terutama dalam upaya menciptakan perdamaian. “Kepercayaan para pihak di Papua itu yang paling utama dan tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan tersebut,” kata Beka.

Bagi Beka, pencabutan MoU Jeda Kemanusiaan hanya karena masalah prosedur sangat tidak tepat. Apalagi tim Papua yang dibentuk Komnas HAM untuk menangani isu-isu tentang Papua merupakan hasil sidang paripurna. Tim ini saban bulan melaporkan perkembangan situasi di Papua. Setiap keputusan yang dihasilkan dalam sidang paripurna juga didasarkan pada laporan tim tersebut. Bahkan sidang paripurna meminta tim melanjutkan agenda kemanusiaan di Papua, tak terkecuali melalui agenda Jeda Kemanusiaan.

Menurut Beka, Jeda Kemanusiaan digagas berdasarkan usul kelompok-kelompok sipil di Papua dalam beberapa pertemuan pada Agustus 2022. Gagasan itu mendapat dukungan dari kelompok gereja, wakil rakyat Papua, dan tokoh HAM. Tujuan besarnya adalah menghentikan konflik dan kekerasan, memenuhi hak bagi pengungsi, serta memantau narapidana politik di Papua.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, sejak awal sebenarnya pesimistis terhadap implementasi Jeda Kemanusiaan. Namun dia tidak setuju perjanjian yang sudah digagas bersama itu justru dicabut Komnas HAM. “Kalau dicabut, berarti Komnas HAM sudah tidak mau menjalankan kerja-kerja kemanusiaan di Papua,” ucap Theo. “Terutama untuk membangun pendekatan ke presiden agar bersedia menghentikan konflik bersenjata.”

Theo mengatakan Komnas HAM semestinya bertugas menjadi fasilitator untuk menjembatani perdamaian antara pemerintah Indonesia dan TPNPB-OPM. Sayangnya, tugas itu tidak bisa dijalankan Komnas HAM sehingga implementasi Jeda Kemanusiaan jalan di tempat. Alih-alih menciptakan perdamaian, eskalasi kekerasan di Papua justru meningkat. “Sekarang Jeda Kemanusiaan malah dicabut tanpa resolusi.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.