Berita Utama

Jejak Citra Lampia Mandiri di Luwu Timur

JAKARTA – Ketika mendengar nama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) dalam pemberitaan yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej, Andhika Younastya buru-buru membuka komputer jinjingnya. Koordinator Divisi Riset dan Database Yayasan Kompas Peduli Hutan (Komiu) itu lantas menunjukkan jejak penggangsiran yang ia temukan. “Pada Desember tahun lalu kami temukan mereka masih beroperasi menambang batuan nikel,” kata Andhika, Selasa (21/3/2023).

Berbasis data peta konsesi PT CLM yang ditampilkan pada citra satelit, perusahaan itu diketahui berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Mereka memiliki izin operasi produksi seluas 2.660 hektare yang diterbitkan bupati setempat pada 7 September 2009. Izin itu berakhir pada 7 September 2019, tapi diperpanjang hingga September 2029.

Sekilas tak terlihat ada masalah dalam penerbitan izin eksplorasi tersebut. Andhika baru menemukan kejanggalan ketika menampilkan peta kawasan hutan itu dengan sejumlah data lain. Aktivitas penambangan perusahaan ini ternyata berada di wilayah hutan produksi terbatas. PT CLM mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 698/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 yang diteken pada September 2019. “Masalahnya, ditemukan pengerukan yang berada di luar konsesi sekitar 300 hektare,” kata Andhika.

Nama PT CLM baru-baru ini mencuat ketika Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Edward Omar Sharif Hiariej ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang akrab disapa Eddy Hiariej itu disinyalir menerima uang senilai Rp 7 miliar dari bekas Direktur Utama PT CLM, Helmut Hermawan, untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan perusahaan. Eddy juga diduga meminta jatah komisaris untuk dua asistennya, yaitu Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi. Belakangan Eddy menyebutkan bahwa Yosi adalah pengacara untuk membantu perkara Helmut, bukan asisten pribadi.

Dalam sengketa itu, Helmut berseteru dengan Zainal Abidinsyah Siregar dan taipan Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Belakangan, diduga Eddy justru merapat ke kubu Zainal dan Haji Isam. Eddy dikabarkan mendapat saham 12,5 persen dari kelompok yang menjadi lawan Helmut itu.

Dugaan itu muncul setelah guru besar ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada ini beberapa kali kedapatan bertemu dengan Haji Isam. Bahkan disinyalir Eddy adalah orang yang membantu kelompok Zainal dan Haji Isam untuk mendapat pengesahan kepemilikan PT CLM dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya pengesahan ini, otomatis Helmut tersingkir. Eddy ditengarai mendapat imbalan sekitar Rp 15 miliar dari kelompok Zainal dan Haji Isam.

PT CLM adalah anak perusahaan PT Asia Pacific Mining Resources (APMR) yang pada 2007 dipimpin oleh Helmut Hermawan sebagai Direktur Utama. Adapun para pemegang saham adalah Thomas Azali, Ruskin, dan Isrullah Achmad. Orang-orang itu terhubung dengan PT APMR. Pada 7 September 2009, PT CLM memiliki izin operasi produksi dengan penyempitan konsesi menjadi 2.660 hektare. Pada 6 Juli 2018, mereka kembali mendapat perpanjangan operasi produksi melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2/I.03h/PTSP/2018.

Perselisihan antara kubu Helmut dan kelompok Zainal serta Haji Isam ini berawal dari perjanjian pengikatan jual-beli (PPJB) antara PT APMR dan PT Assera Capital (AC). PT APMR akan melepas 85 persen saham PT CLM kepada PT Assera dengan nilai US$ 23,5 juta atau setara dengan Rp 360 miliar.

Perjanjian itu disepakati Helmut, mewakili PT CLM, dan PT Assera diwakili Zainal. Ketika perjanjian tersebut ditandatangani, Zainal memberikan uang muka sebesar US$ 2 juta atau sekitar Rp 30 miliar. Namun, setelah waktu berjalan, PT Asserta tak kunjung menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Persoalan ini akhirnya dibawa ke pengadilan. Singkat cerita, Zainal justru berhasil mengakuisisi PT CLM dengan melibatkan Haji Isam pada 13 September 2022.

Andhika mafhum bila PT CLM menjadi rebutan. Konsesi perusahaan ini berada pada kontur gunung yang memiliki kandungan bijih nikel berkadar 1-1,5 persen dengan kedalaman hingga 3.000 meter. “Keunggulan lain, PT CLM juga sudah memiliki jetty atau pelabuhan khusus yang memudahkan pengangkutan bijih nikel,” tutur dia.

Andhika menambahkan, pada 2018, PT CLM pernah mengalihkan perizinan ke Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian terbitlah izin usaha pertambangan (IUP) dengan nomor 2/1.03H/PTSP/2018 pada 11 Maret 2018 yang berakhir pada 11 Maret 2029. Peralihan perizinan ini merupakan syarat perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Isinya, kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan dialihkan dari bupati ke tingkat provinsi.

Kuasa hukum Helmut Hermawan, Rusdianto Matulatuwa, tak memungkiri konsesi PT CLM memiliki potensi bijih nikel yang melimpah. Ia mengibaratkan korporasi itu gadis cantik yang diperebutkan banyak pihak, termasuk dengan cara-cara kotor. “Perusahaan ini semula berbentuk CV (persekutuan komanditer) serta mendapatkan izin eksplorasi seluas 10 ribu hektare dan kemudian berubah menjadi perseroan terbatas pada 31 Juli 2006,” kata Rusdianto.

Dion Pongkor, pengacara PT CLM, membantah adanya persekongkolan antara perusahaan dan Eddy Hiariej. Begitu juga dengan pemberian saham dan aliran dana kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut. Penegasan serupa disampaikan oleh Junaidi, kuasa hukum Haji Isam. Menurut dia, sengketa saham PT CLM sudah selesai di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Bahkan sudah ada penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Sengketa ini sudah dimenangi Zainal. Cuma, Helmut enggak legawa,” katanya.

Direktur Hukum Yayasan Auriga Nusantara, Rony Saputra, menemukan kejanggalan dalam peralihan IUP yang dimiliki PT CLM kepada pihak lain. Sebab, IUP dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tidak boleh dialihkan. “Tapi, dalam kasus ini, terlihat menjual PT CLM serupa berdagang kacang. Begitu mudahnya,” ucap Rony. Ia menyebutkan penjualan PT CLM dari kelompok Helmut ke kelompok Zaenal patut diuji keabsahannya.

Ihwal dugaan keterlibatan Eddy Hiariej dalam sengketa kepemilikan PT CLM itu, Rony berharap hal itu dapat ditelusuri dengan sungguh-sungguh. Komisi antirasuah bisa memulai dengan mengusut pemberian imbalan saham 12,5 persen dari kelompok Zainal dan Haji Isam kepada Eddy. “KPK perlu bekerja lebih keras untuk menelusuri berbagai dugaan aliran dana ke Eddy tersebut,” katanya.

Eddy Hiariej menolak dihubung-hubungkan dengan sengketa yang terjadi di PT CLM. Ia menyatakan laporan IPW kepada KPK ihwal dugaan gratifikasi adalah tendensius dan mengarah pada fitnah. “Kalau sesuatu yang tidak benar, kenapa saya harus tanggapi serius?” kata Eddy, setelah memberikan klarifikasi kepada KPK, Senin lalu.

Dalam sebuah kesempatan berbeda, Eddy menolak menjawab berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dari soal penerimaan uang Rp 7 miliar dari kelompok Helmut hingga uang Rp 15 miliar dan saham perusahaan 12,5 persen dari kelompok Haji Isam. Menurut dia, pertanyaan-pertanyaan itu sudah masuk materi klarifikasi yang telah disampaikan ke KPK dan itu sifatnya rahasia. “Saya malu dan dianggap tidak tahu hukum bila membeberkan materi klarifikasi yang bersifat rahasia kepada publik sebelum ada pernyataan resmi KPK,” katanya.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan dugaan aliran dana kepada Eddy Hiariej saat ini baru sebatas laporan. “Kami tidak bisa sampaikan materi laporan. Tapi, yang pasti, KPK segera memverifikasi dan menelaah,” katanya. Ia menegaskan KPK akan proaktif untuk berkoordinasi dengan pelapor guna mengumpulkan informasi dan data. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.