Jelang Nataru, BPOM Intensifkan Pengawasan Pangan

MANOKWARI, papuabaratnews.coMenjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari mengintensifkan pengawasan di wilayah setempat.

Intensifikasi pengawasan ini sudah dilakukan sejak akhir November 2020 yang menyasar ke sarana distribusi sembako seperti pasar tradisional, gudang importir dan pusat perbelanjaan modern.

Kepala BPOM Manokwari Herianto Baan mengatakan, pemeriksaan mendadak atau sidak dilakukan di Kabupaten Manokwari,  Manokwari Selatan dan Kota Sorong.

Intensifitas pengawasan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman  bagi masyarakat di Papua Barat menjelang hari raya keagamaan.

“Karena jelang Natal dan Tahun Baru permintaan masyarakat akan pangan meningkat, sehingga harus dipastikan aman bagi masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Rabu (16/12/2020).

Dari hasil sidak yang telah dilakukan sebanyak tiga tahap, kata dia, timnya telah menyasar 62 produk pangan dari sarana distribusi. Sementara itu dari 62 produk pangan tersebut ditemukan 37 produk pangan tidak memiliki izin edar dan rusak (kadaluarsa), sedangkan 25  produk pangan lainnya aman dan memenuhi syarat. Total taksiran harga dari produk pangan yang kadaluarsa mencapai Rp6.976.109.

“Dalam melakukan sidak kami turun bersama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten,” urainya.

Ia melanjutkan intensifikasi pengawasan pangan akan tetap dilakukan sampai akhir tahun. Hal ini sebagai bentuk dukungan BPOM kepada masyarakat yang merayakan Natal dan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2012, pasal 90 ayat 1 dan 2 huruf (f) juncto pasal 94 ayat 1 dan 2 tentang Larangan Edar Makanan Kadaluarsa. Selain itu, memberikan perlindungan kepada konsumen yang diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1999. Dengan demikian, dirinya berjanji, pengawasan pangan tetap dilakukan tidak hanya di wilayah perkotaan namun menjangkau sampai ke wilayah pedalaman.

“Sidak tahap IV dan V masih akan dilanjutkan sampai akhir Desember,” terangnya.

Senada dengan itu,  Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penindakan BPOM Manokwari Riyanto menambahkan pelaku usaha dan sarana distribusi yang terkena sidak diberikan pembinaan serta teguran. Apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam menjalankan usahanya, maka diberikan sanksi tegas berupa proses hukum.

“Proses hukum adalah langkah terakhir yang akan kita tempuh apabila memang ada unsur kesengajaan,” ucapnya.

Riyanto berharap partisipasi masyarakat dalam melaporkan bila menemukan produk pangan yang telah rusak maupun kadaluarsa. Sehingga upaya perlindungan kepada masyarakat makin meningkat di Papua Barat.

“Bila temukan ada makanan yang kadaluarsa wajib lapor ke BPOM,” pungkas. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 17 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: