Berita Utama

Jerat Hukum Pelanggar HAM Kian Longgar

JAKARTA – Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP mengandung ketidakjelasan pembahasan dan tumpang tindih antara pidana umum dan pidana khusus yang berdampak pada undang-undang lain.

RKUHP potensial mereduksi kejahatan terhadap hak asasi manusia sebagai the most serious crime menjadi kriminalitas biasa. Penyebabnya adalah RKUHP yang mencampurkan pidana umum dan pidana khusus mengoreksi Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Ahli hukum Rony Saputra menemukan pasal-pasal lainnya yang dicabut melalui Pasal 622 ayat 1 huruf M RKUHP. Di dalamnya diatur pencabutan Pasal 8, 9, dan Pasal 36 hingga Pasal 40 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal tersebut semula mengatur kejahatan genosida dan berbagai jenis kejahatan kemanusiaan. “Pasal itu diubah dalam Pasal 598 dan 598 RKUHP yang mereduksi hukuman paling singkat, dari 10 tahun menjadi 5 tahun,” katanya. “Bahkan meniadakan ancaman pidana mati dalam beberapa pasal.”

Implikasinya, kejahatan HAM yang dilakukan orang atau alat negara berpotensi tidak mendapatkan hukuman maksimal. Dampak pencabutan pasal juga akan menghilangkan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menggelar penyelidikan tragedi genosida dan kejahatan kemanusiaan. Khususnya wewenang menyelidiki kejahatan yang sebelumnya diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Asfinawati, menjelaskan RKUHP tidak mencantumkan asas retroaktif atau hukum berlaku surut terhadap pengadilan HAM. Hal itu merujuk pada Pasal 1 RKUHP yang isinya bertolak belakang dengan isi UU Pengadilan HAM. “Artinya, para pelanggar HAM berat di masa lalu tidak bisa dipidana karena adanya asas ini,” ucap dia.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan nantinya penggunaan UU Pengadilan HAM  merujuk pada Pasal 598 dan 599 RKUHP. Jadi, lembaganya tetap berwenang menyelidiki kejahatan kemanusiaan. “Yang berubah adalah besar hukuman minimal dan maksimalnya yang menjadi lebih pendek,” kata dia.

Ihwal perombakan durasi ancaman hukuman tersebut, Atnike tengah menyiapkan analisis. Atnike menyatakan bakal meninjau semua implikasi yang dimungkinkan terjadi ketika RKUHP sudah mulai efektif berlaku. Namun hal itu saat ini masih dalam proses pendalaman. Atnike juga menjelaskan ihwal UU Pengadilan HAM justru dapat menggunakan asas retroaktif. “Kasus-kasus kasus pelanggaran HAM berat yang ada tetap menggunakan dasar hukum UU Nomor 26 Tahun 2000.” (TEM/ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.