Berita UtamaInforial

Jokowi Diminta Tarik Pasukan non-Organik dari Papua

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Rentetan kasus penembakan yang terjadi di Papua menuntut perlunya pendekatan baru terhadap penanganan persoalan di h Papua. Pendekatan keamanan yang berjalan selama dinilai tidak tepat dalam penyelesaian persoalan di Papua.

Anggota Komisi I DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menarik pasukan non-organik yang saat ini ditempatkan di Papua. Menurutnya, kehadiran pasukan non-organik ini hanya menimbulkan konflik baru dan lebih banyak berujung pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kita mendorong agar pasukan non organik di Papua dan Papua Barat segera ditarik,” ujar Yan di Manokwari,  Rabu (28/10/2020).

Yan mengungkapkan, pendekatan keamanan atau militerisme yang berintikan pasukan non organik seharusnya diubah menjadi operasi penguatan kelembagaan dan organisasi oleh pasukan organik.

Karena itu, menurutnya, program penerimaan 1.000 tentara khusus orang asli Papua dengan biaya dana otsus adalah tepat. Mereka itu akan mengisi kebutuhan organisasi dan lembaga TNI di daerah. Sehingga memperkecil potensi pengiriman pasukan non organik dari luar Papua.

“Pendekatan militerisme harus dihentikan dan diubah menjadi pendekatan teritorial atau kewilayahan,” tukasnya.

Pola komunikasi yang memungkinkan terjalinnya rasa harmonis antara Tentara dan masyarakat karena tumbuh rasa saling percaya” urainya.

Ia juga meminta, partisipasi dan dukungan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam penyelesaian masalah di tanah Papua.

Dia berharap gubernur bersama DPR dan MRP segera menggelar pertemuan dengan Presiden melalui Menteri Politik, Hukum dan HAM.

“Forkopimda bersama Gubernur dan MRP harus satu suara menyampaikan pokok pilihan dan strategis kepada Presiden, sehingga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat,” kata politisi muda Partai Gerindra itu.

Yan berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan atau Instruksi Presiden untuk menarik seluruh pasukan non organik yang ada di Papua.

Yan merasa yakin, apabila hal ini dilakukan maka kasus-kasus penembakan dan pelanggaran HAM tidak terulang kembali di Papua dan Papua Barat.

“Kita harus bergerak cepat dan bersama, dalam tugas dan kapasitas kami sebagai anggota DPR yang membidangi Pertahanan, untuk segera rapat evaluasi dengan Panglima TNI di Jakarta,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 2 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.