Berita Utama

Jokowi Tak Penuhi Syarat Berkampanye

JAKARTA — Dosen hukum kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan Presiden Joko Widodo tidak bisa berkampanye pada Pemilihan Umum 2024. Sebab, Jokowi tidak memenuhi syarat berkampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu.

Titi menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, sudah tertutup kemungkinan Jokowi berkampanye dalam Pemilu 2024. Undang-Undang Pemilu hanya mengatur pihak yang dapat berkampanye, yaitu pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye. Sedangkan Jokowi tidak terdaftar sebagai anggota tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu ini.

“Presiden harus melihat regulasi secara utuh. Undang-Undang Pemilu tidak memberi posisi Presiden saat ini untuk berkampanye,” kata Titi kepada Koran Tempo, Minggu, (28/1/2024).

Titi menjelaskan, UU Pemilu memang membolehkan presiden berkampanye, baik karena statusnya sebagai calon presiden atau wakil presiden maupun untuk pasangan calon presiden tertentu. Tapi Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.

Lalu Pasal 272 ayat 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya, Pasal 272 ayat 2 mengatur pendaftaran pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye ditembuskan ke Badan Pengawas Pemilu.

Adapun pendaftaran pelaksana kampanye sudah ditutup oleh KPU satu hari sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan presiden pada 28 November 2023. “Jadi, sepanjang Jokowi belum didaftarkan sebagai tim kampanye oleh pasangan calon, ia tidak bisa berkampanye untuk Pemilu 2024,” kata Titi.

Titi melanjutkan, Jokowi tetap bisa terlibat dalam kampanye calon presiden asalkan hanya menjadi peserta kampanye. Tapi Jokowi tetap wajib cuti lebih dulu. “Jadi, tidak bisa serta-merta datang menjadi peserta kampanye tanpa melakukan cuti, kecuali pada hari libur atau hari yang diliburkan,” katanya.

Sepengetahuan Titi, hingga saat ini Jokowi ataupun pasangan calon presiden tidak pernah menyatakan bahwa bekas Wali Kota Solo itu terdaftar sebagai anggota tim kampanye.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan Jokowi dapat saja berkampanye asalkan mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Hasyim mengatakan, berdasarkan Pasal 281 UU Pemilu, presiden mempunyai hak politik untuk terlibat kampanye pasangan calon presiden. Hanya, pasal itu mengatur bahwa presiden harus cuti selama berkampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden.

Pasal 281 UU Pemilu ini menjadi pijakan Jokowi ketika menyatakan bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden. “Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masak ini enggak boleh?” kata Jokowi di Pangkalan Udara TNU AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024) lalu.

Karena menuai kontroversi, Jokowi menjelaskan kembali maksudnya tersebut di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat lalu. Di sini Jokowi menjelaskan bahwa pernyataannya itu sesuai dengan Pasal 299 dan 281 UU Pemilu. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan sengaja memperlihatkan dua kertas yang berisi ketentuan kedua pasal tersebut.

Pasal 299 mengatur presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Lalu Pasal 281 mengatur presiden yang mengikuti kampanye harus cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara.

“Sudah jelas semuanya, kok. Sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya,” kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo menyapa warga di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, 23 Januari 2024. ANTARA/Yusuf Nugroho

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan penjelasan Jokowi mengenai Undang-Undang Pemilu tersebut hanya disampaikan secara sepotong-potong. Padahal Undang-Undang Pemilu itu mengatur sejumlah syarat seorang presiden boleh berkampanye.

Menurut Bivitri, sesuai dengan UU Pemilu, presiden boleh berkampanye jika untuk dirinya sendiri alias ia menjadi calon presiden inkumben, atau mendukung calon presiden yang diusung oleh partainya. Saat ini Jokowi bukan sebagai calon presiden. Jokowi juga tercatat sebagai kader PDI Perjuangan, yang telah mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tapi, dalam berbagai kesempatan, Jokowi cenderung mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Gibran merupakan putra sulung Jokowi.

“Jokowi bisa berkampanye kalau dia tim kampanye resmi. Bukan sekadar pendukung, apalagi mendukung anak alias relasi nepotisme saja,” kata Bivitri, Minggu kemarin.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Bung Hatta, Helmi Chandra, berpendapat sama. Helmi mengatakan Jokowi seharusnya tidak menafsirkan UU Pemilu secara parsial. Di samping UU Pemilu, kata dia, Jokowi mesti merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

“Di sini mengatur bahwa presiden sebagai penyelenggara negara tidak berlaku nepotisme,” kata Helmi. “Nepotisme dalam konteks Jokowi tentu terlihat dari anak kandung Presiden yang tengah berkontestasi dalam pemilihan presiden.”

Dilarang Untungkan Capres Tertentu

Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, mengatakan Jokowi seharusnya merujuk juga pada ketentuan Pasal 282 UU Pemilu. Pasal ini melarang pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional serta kepala desa membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

“Jadi ada batasan bagi presiden dan pejabat negara lain untuk tidak melakukan tindakan atau membuat keputusan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu,” kata Fadli, pekan lalu.

Adapun Titi Anggraini berpendapat Jokowi memang seharusnya tidak melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon presiden. Karena itu, Titi menyarankan Jokowi secara tegas menyatakan dukungannya kepada calon presiden tertentu agar berbagai tindakannya tidak bias. Apalagi Jokowi semakin gencar berkeliling daerah di masa kampanye pemilu sambil membagi-bagikan bantuan sosial dan sertifikat tanah. “Lebih baik mengakui sikap partisannya agar tidak melanggengkan bias politik di tengah publik,” katanya. (tem/sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.