Jurus Bertahan Partai Banteng
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tiba-tiba mengundang kadernya di seluruh Indonesia untuk mengikuti pertemuan secara daring di tengah rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu pagi ini. DPP PDIP mengirim undangan yang bersifat rahasia itu lewat pesan WhatsApp ke semua pengurus, dari pengurus daerah hingga pusat, Selasa kemarin.
“Semua pengurus diundang, tapi kami belum tahu agendanya,” kata seorang politikus PDIP, Selasa (24/10/2023) lalu.
Sesuai dengan undangan, kata dia, DPP PDIP meminta DPD di 38 provinsi hingga perwakilan dewan pimpinan cabang seluruh Indonesia, fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga DPR, serta semua kepala daerah dari partai banteng moncong putih ikut serta dalam pertemuan daring tersebut. Ia menduga rapat ini membahas skenario partainya dalam memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu membenarkan kabar adanya pertemuan internal partainya tersebut pada hari ini. Namun Masinton tidak mengetahui bahwa rapat itu akan melibatkan pengurus cabang dan pengurus daerah di seluruh Indonesia.
“Yang saya tahu ada pertemuan DPP dan fraksi (PDIP) besok (hari ini). Itu pertemuan rutin setelah reses,” kata Masinton, kemarin.
Rapat daring itu berlangsung saat Presiden Joko Widodo akan me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Rabu hari ini. Informasi yang berkembang hingga Selasa malam, sejumlah menteri akan diganti, di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. serta Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku belum mendapat informasi mengenai agenda perombakan kabinet tersebut. “Saya belum mendengar rencana itu,” kata Andreas.
Seorang politikus PDIP lainnya mengatakan partainya memang menyiapkan beberapa skenario dalam menghadapi pemilihan presiden 2024, khususnya setelah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu merupakan kader PDIP, tapi memilih berseberangan sikap dengan partainya.
Pasangan Prabowo-Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju, gabungan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Solidaritas Indonesia. Mereka akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada hari ini.
Adapun PDIP berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Mereka mengusung pasangan Ganjar-Mahfud dan sudah mendaftar ke KPU, Kamis pekan lalu.
Politikus PDIP tadi menyebutkan, partainya menyiapkan skenario terburuk jika Presiden Jokowi terang-terangan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Jokowi juga merupakan kader PDIP. “Ada pertimbangan untuk menarik dukungan terhadap pemerintahan Jokowi,” kata dia, beberapa hari lalu.
Ia mengatakan skenario perlawanan itu akan dijalankan ketika Presiden Jokowi menyingkirkan kader PDIP dari Kabinet Indonesia Maju. PDIP menempatkan tujuh kadernya dalam kabinet. Sejumlah kader itu antara lain adalah Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hamonangan Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo; serta Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi.
Kepala BIN Budi Gunawan juga diidentikkan dengan PDIP meski ia tidak tercatat sebagai kader secara resmi. Selain dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, putra Budi bernama Mochamad Herviano Widyatama masuk dalam jajaran pengurus partai banteng moncong putih. Herviano bahkan menjabat Ketua Banteng Muda Indonesia—organisasi sayap kepemudaan PDIP periode 2021-2024.
Meski menyiapkan berbagai skenario, seorang politikus PDIP lainnya mengatakan semua kader partainya diminta tidak frontal dalam merespons langkah Gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo ataupun jika Jokowi nantinya mendukung pasangan Prabowo-Gibran. “Kami semua diminta diam dan tidak gegabah menanggapi pencalonan Gibran,” ujar legislator PDIP ini.
Hingga hari ini, PDIP memang tak memberikan sanksi tegas kepada Gibran meski berseberangan sikap politik dengan partainya. PDIP menunjukkan sikap berbeda ketika Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo ataupun saat Effendi Simbolon—legislator PDIP—memuji Prabowo. PDIP langsung memecat Budiman dari keanggotaan partai, lalu memberikan sanksi kepada Effendi.
Terhadap Gibran, PDIP justru meminta kakak dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu mengundurkan diri sebagai kader partai banteng moncong putih. Politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan partainya sengaja memberi kesempatan kepada Gibran untuk mengundurkan diri. Alasannya, PDIP berusaha menjaga agar suasana politik tetap kondusif. “Ada waktunya dan aturan main,” kata Deddy, Senin, 23 Oktober lalu.
Adapun Gibran enggan menjawab tegas mengenai status keanggotaannya di PDIP setelah memilih menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Saat di kantor DPRD Solo, Selasa kemarin, Gibran tetap memberi jawaban serupa ketika dimintai konfirmasi mengenai statusnya di PDIP.
“Jumat lalu, saya sudah ketemu Mbak Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani). Sudah saya jawab berkali-kali,” kata Gibran.
Ia tak bersedia membeberkan isi pertemuannya dengan Puan Maharani. “Ya, itu (pertemuan) tertutup,” ujarnya.
Sikap Gibran yang tetap bertahan di PDIP mendapat dukungan dari Prabowo. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku senang jika Gibran tetap menjadi kader PDIP. “Kami senang saja kalau beliau (Gibran) tetap kader PDIP,” kata Prabowo di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. (TEM)
