Berita Utama

Jurus Damai Melawan Amarah Prajurit

JAKARTA – Beberapa hari lalu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memanggil anggotanya di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Effendi Simbolon. Rapat Fraksi PDIP yang dipimpin Ketua Fraksi Utut Adianto itu bertujuan untuk mengklarifikasi pernyataan Effendi yang memantik kemarahan prajurit TNI di berbagai daerah.

Seorang politikus PDIP menceritakan bahwa pemanggilan itu karena Fraksi maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ikut kesal atas pernyataan Effendi tersebut. Dalam pertemuan itu, kata dia, Effendi menjelaskan kronologi atas pernyataan tersebut. Namun Effendi awalnya tak bersedia meminta maaf. “Hingga kemarin malam (Senin malam), ia belum bersedia meminta maaf,” kata politikus PDIP ini.

Pernyataan Effendi yang dimaksudkan adalah ungkapan dia tentang kondisi di lingkup internal TNI yang diduga terjadi ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrachman.

Saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI Jenderal Andika pada Rabu, 5 September lalu, Effendi menyoal kabar adanya ketidakharmonisan tersebut. Ia juga menyinggung kabar ihwal dugaan ketidakpatuhan hingga pembangkangan di lingkup internal TNI.

“Temuan-temuan ini, yang insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini,” kata Effendi dalam rapat kerja tersebut.

Pernyataan Effendi itu memicu amarah sejumlah prajurit hingga purnawirawan TNI di media sosial sejak Senin lalu atau empat hari setelah rapat kerja Komisi I DPR tersebut. Mereka meluapkan kecamannya lewat rekaman video, lalu diunggah di media sosial.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan fraksinya memahami bahwa Effendi tidak berniat buruk saat menyampaikan kritik tersebut. Meski begitu, kata Utut, PDIP akan mencoba bertemu langsung dengan Jenderal Andika dan Jenderal Dudung soal hal ini.

“Tadi malam beliau masih ada di Pekanbaru, Riau. Mudah-mudahan setelah tiba, kami bisa segera jumpa,” kata Utut, saat konferensi pers, kemarin.

Senada dengan Utut, Effendi mengaku sudah menghubungi Andika dan Dudung. Namun hanya Andika yang merespons pesan WhatsApp dari Effendi. Effendi lantas menemui Andika dan meminta maaf. Ia juga meminta penjelasan ke Andika mengenai kabar disharmoni di lingkup internal TNI tersebut.

“Nah, ke Pak Dudung, belum direspons,” kata Effendi. “Saya sudah minta waktu, saya akan hadir sendiri. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan.”

Dalam kesempatan tersebut, Effendi Simbolon juga menyampaikan permintaan maaf kepada semua prajurit TNI atas ucapannya dalam rapat kerja tersebut. Ia mengaku dirinya tak bermaksud menyinggung prajurit TNI saat mengatakan prajurit TNI seperti gerombolan atau organisasi kemasyarakatan. Tapi konteks pernyataan tersebut akibat adanya kabar disharmoni di lingkup internal TNI yang berpengaruh pada kepatuhan prajurit.

“Sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas,” kata Effendi.

Ia juga mengaku baru menyadari bahwa diksi “gerombolan” dan “ormas” itu sudah menyakiti dan menyinggung banyak prajurit TNI. Karena itu, dia pun memilih meminta maaf.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai langkah cepat PDIP untuk meminta maaf kepada TNI merupakan keseimbangan dan harmonisasi dengan seluruh institusi politik kenegaraan dan institusi pemerintah. Apalagi sebagai partai penguasa, PDIP membutuhkan keseimbangan ini menjelang Pemilu 2024.

“Jangan sampai menjelang 2024, justru ada hubungan yang tak baik dengan institusi negara, karena itu kontraproduktif. Politik gotong royong, politik merangkul, tapi di sisi lain kadernya justru head to head dan konfrontasi dengan tentara. Itu tone-nya enggak bagus,” kata Adi.

Adi berpendapat, PDIP menilai kritik Effendi terkait dengan disharmoni di lingkup internal TNI memang disampaikan dengan diksi yang salah. Selain itu, kata dia, penyampaian Effendi dalam rapat kerja itu tidak utuh, sehingga memicu spekulasi beragam di masyarakat.

“Makanya (PDIP) segera minta maaf supaya isunya enggak ke mana-mana. Soalnya Effendi dibaca tak hanya sebagai individu, melainkan secara kolektif sebagai kader partai. Langkah ini ingin menyudahi agar konflik tidak berkepanjangan,” ujar Adi.

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, mengakui pernyataan Effendi itu tak bijak. Namun, kata dia, pernyataan tersebut diungkapkan dalam forum resmi DPR. Karena itu, kritik Effendi tetap dianggap sah sebagai fungsi pengawasan sehingga hak tersebut harus dilindungi.

Menurut dia, langkah Effendi dan PDIP ini justru memberi kesan inferior bagi para politikus Senayan di tengah tekanan superioritas yang ditunjukkan prajurit TNI AD. “Ini potensial menjadi tantangan dan ancaman bagi masa depan demokrasi, padahal kita akan segera menyongsong pemilu,” kata Khairul. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.