Berita Utama

Kabapenda Pastikan Denda Prokes Masuk ke Kasda

MANOKWARI, papuabaratnews.co Kepala Badan Pendapatan Daerah (kabapenda) Manokwari, M. Irwanto memastikan denda Protokol kesehatan (Prokes) masuk ke kas daerah.

“Mereka (Satpol PP.red) melapor kemudian kami masukkan ke kasda, penyetornya atas nama Satpol PP berdasarkan nama wajib bayar yang melanggar. Masuk di sistem layanan PAD,” jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (8/12/2020).

Disebutkan, denda yang masuk ke kasda telah terkumpul berkisar Rp. 21 juta. Jumlah tersebut akan bertambah karena masih ada sebagian yang masih dalam proses penyetoran.

“Masih ada tambahan lagi tetapi belum dimasukkan. Selama ini belum ada yang pelanggar yang mengirim langsung ke rekening kas, Satpol PP yang setor ke kas,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan media ini, Kasatpol PP sekaligus Koordinator Bidang Penegakan Satgas Covid-19 Manokwari, Yusuf Kayukatui membantah isu dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum aparat penegak hukum atas denda para pelanggar protokol kesehatan khususnya kepada para pelaku usaha.

Kayukatui menegaskan, pihaknya melaksanakan sanksi berupa denda berdasarkan Peraturan Bupati (perbup) No. 255 Tahun 2020 tentang protokol percepatan dan penanganan Covid-19 dan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar protokol pencegahan dan penanganan Covid-19.

Dia mengungkapkan bahwa dalam pasal 16 dijelaskan terkait sanksi, yakni sanksi ringan yang terdiri dari teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi sedang terdiri dari jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha, sanksi sosial atau pengumuman secara terbuka.

Kemudian sanksi berat berupa denda sebesar Rp. 500.000, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

“Pelaku usaha masih membandel, sudah ditegur berulang kali tetapi masih melanggar sehingga kami menerapkan denda mulai bulan kemarin (November). Sanksi tersebut berdasarkan perbup dipasal 16, dan sudah dibagikan ke para pelaku usaha,” tegasnya.

Kayukatui  menegaskan bahwa tim penegak prokes tidak hanya dari Satpol PP tetapi di back-up TNI/Polri dan kejaksaan untuk melakukan pengawasan. Dirinya memastikan bahwa uang denda tersebut telah masuk ke kas daerah (kasda), disertai dengan bukti penyetoran. Bukti penyetoran akan dikembalikan ke palaku usaha, supaya mereka tahu bahwa uang tersebut sudah di setor ke kas daerah.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Satgas Covid-19, Wanto. Ia menegaskan, bahwa penindakan sanksi berupa denda tersebut berdasarkan regulasi yang ada (perbup). Meski dibayarkan secara tunai (cash) namun pihaknya memastikan uang tersebut langsung diserahkan ke kasda.

“Sebenarnya itu tidak pungli. Karena petugas penegakan hukum melakukan penindakan berupa denda karena memang benar pada saat itu uang yang diterima secara cash, tetapi langsung disetor ke kas,” terangnya.(PB19)

**Berita ini  Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Kamis 10 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.