Kasak-kusuk Pemilu Akibat Anggaran

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum masih kasak-kusuk memenuhi kekurangan anggaran Pemilu 2024 pada tahun ini yang mencapai Rp 5,6 triliun. Padahal tahapan pemilu sudah dimulai sejak sepekan yang lalu. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk proses pendaftaran dan verifikasi partai politik serta pemutakhiran data pemilih.

Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, Organisasi, Umum, dan Rumah Tangga KPU, Yulianto Sudrajat, mengatakan saat ini dana yang tersedia untuk kepentingan pemilu pada tahun ini hanya Rp 2,4 triliun. Sedangkan kebutuhan anggaran pemilu pada 2022 mencapai Rp 8,06 triliun, atau sekitar 10 persen dari total kebutuhan dana Pemilu 2024 sebesar Rp 76 triliun.

KPU membagi kebutuhan anggaran Rp 8,06 triliun tersebut menjadi tiga pos, yaitu KPU pusat sebesar Rp 0,9 triliun, KPU provinsi Rp 1,3 triliun, dan KPU kabupaten atau kota sebesar Rp 5,7 triliun.

Yulianto menyebutkan dana sebesar Rp 2,4 triliun sesungguhnya masih mencukupi untuk kegiatan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik di tingkat KPU pusat. Namun, kata dia, anggaran itu tak akan mencukupi untuk membiayai kegiatan verifikasi partai politik di daerah, yang dijadwalkan pada Oktober mendatang.

“Untuk anggaran penggunaan di tingkat kabupaten atau kota, jelas kami menunggu (tambahan anggaran),” kata Yulianto dilansir Tempo, kemarin.

Sesuai dengan tahapan pemilu, pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu dijadwalkan pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022. Lalu penetapan peserta pemilu dijadwalkan pada 14 Desember mendatang.

Yulianto berharap tambahan anggaran pemilu pada 2022 segera dicairkan untuk memastikan proses verifikasi faktual di daerah dapat berjalan dengan baik. Dalam verifikasi faktual, KPU akan mengecek kepengurusan, alamat, dan keanggotaan setiap partai politik.

Menurut Yulianto, selama ini kendala utama alokasi dana pemilu belum dicairkan karena Kementerian Keuangan menunggu penetapan tahapan Pemilu 2024. Tapi KPU sudah memenuhinya dengan menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 yang ditandatangani pada 9 Juni lalu.

Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan, Dwi Pudjiastuti Handayani, memberi alasan berbeda mengapa alokasi dana pemilu untuk tahun ini belum cair. Dwi beralasan, pihaknya tak bisa mencairkan anggaran tambahan tersebut karena belum ada usulan dana yang diajukan secara resmi oleh KPU ke Kementerian Keuangan serta dokumen pendukungnya. Setelah itu, Kementerian Keuangan akan menilai usulan anggaran tersebut.

“Kami belum melihat usulan setelah ditetapkan tahapan pemilu,” kata Dwi kepada Tempo. “Besaran anggaran akan disesuaikan dengan tahapan pemilu, seperti masa kampanye yang makin pendek, tentunya biayanya tidak dapat disamakan dengan masa kampanye pemilu yang lalu.”

Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, mengakui bahwa Sekretariat KPU belum mengajukan usulan resmi tambahan anggaran pemilu ke Kementerian Keuangan. “Pengajuan resmi ke Kementerian Keuangan rencananya pekan depan,” kata dia.

Sebelum menyiapkan usulan resmi, KPU sudah beberapa kali menggelar rapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. Rapat teranyar dilakukan pada 15 Juni lalu, yang menyepakati tambahan anggaran pemilu untuk tahun ini sebesar Rp 5,6 triliun.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengatakan Banggar sesungguhnya sudah memberikan persetujuan kepada Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran pemilu sesuai dengan kebutuhan KPU tahun ini, yaitu mencapai Rp 7 triliun. Anggaran tersebut bisa dicairkan setelah KPU menyiapkan rencana kerja tahapan Pemilu 2024 secara detail.

“Khususnya rencana kerja atas tahapan yang ada pada rentang tahun 2022 dan telah disetujui oleh Komisi II DPR. Jadi bola sekarang ada di KPU,” kata Said Abdullah, Sabtu lalu.

Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Ihsan Maulana, mengatakan keterlambatan ketersediaan anggaran tersebut berisiko menghambat tahapan pemilu, baik urusan pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu 2024 maupun pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih dijadwalkan pada awal Oktober mendatang.

“Di tahap ini, KPU membutuhkan anggaran pemilu untuk badan ad hoc dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dengan melibatkan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih. Proses ini akan terhambat jika anggaran tidak tersedia,” kata dia. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: