Kasus Lawas untuk Pengadilan HAM

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) telah mengumumkan delapan nama calon hakim ad hoc yang bakal menangani perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Para calon itu dinyatakan lolos seleksi dan memenuhi kualifikasi untuk menjalankan tugas sebagai hakim ad hoc pengadilan HAM.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Tioria Pretty Stephanie, mengatakan penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Namun, dengan adanya hakim ad hoc HAM yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, diharapkan bisa menjadi titik terang dalam penanganan HAM.

“Momentum ini seharusnya bisa digunakan untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberikan keadilan kepada korban pelanggaran HAM berat,” katanya, kemarin.

Paling dekat, kata Pretty, para hakim ad hoc ini akan menangani kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua. Perkara ini sudah diselidiki oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM dan siap untuk disidangkan.

Pelanggaran HAM berat di Paniai terjadi pada 8 Desember 2014. Ketika itu warga menggelar unjuk rasa di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai, untuk memprotes pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI terhadap pemuda setempat. Unjuk rasa memanas dan berakhir dengan bentrokan antara anggota TNI dan warga. Empat orang meninggal, sementara 21 orang lainnya mengalami luka-luka.

Komnas HAM yang menangani dugaan pelanggan HAM di Paniai itu sudah menyerahkan berkas laporan ke Kejaksaan Agung. Namun Kejaksaan berkali-kali juga mengembalikan berkas tersebut karena dinilai belum lengkap. Akhirnya, pada April 2022, Kejaksaan menetapkan satu orang menjadi tersangka. Orang itu adalah IS, purnawirawan TNI yang bertugas menjadi penghubung di Komando Distrik Militer (Kodim) saat insiden berdarah di Paniai pecah pada 2014.

Pretty mengatakan Komnas HAM sebelumnya telah menyebutkan beberapa kategori pelaku yang berpotensi untuk dihadapkan ke persidangan. Kategori itu mencakup pemegang komando pembuat kebijakan, pemegang komando efektif di lapangan, pelaku lapangan, dan pelaku pembiaran. Karena itu, dia berpendapat, penetapan satu tersangka ini justru mengesankan pengadilan HAM yang digelar untuk kasus Paniai hanya formalitas. “Pemerintah tidak sungguh-sungguh memberikan keadilan bagi para korban, keluarga, dan masyarakat,” katanya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, sependapat dengan Pretty. Ketidakseriusan dalam mengusut pelanggaran HAM di Paniai akan membuat rakyat Papua makin tidak percaya kepada pemerintah.

Usman menambahkan, di luar kasus Paniai, ada belasan pelanggaran HAM yang belum dituntaskan. Padahal Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali menjanjikan penyelesaian kasus-kasus tersebut. “Hukum Indonesia maupun internasional mewajibkan pemerintah memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat dan keluarganya,” kata dia.

Menurut Usman, penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia seakan-akan menemui jalan buntu. Faktor yang menjadi kendala sangat beragam. Koordinasi yang buruk antara Komnas HAM dan Kejaksaan adalah satu di antaranya. Resistansi militer juga memiliki andil. Apalagi kasus-kasus pelanggaran HAM diduga terkait erat dengan peran militer. “Undang-Undang Peradilan Militer juga masih jadi perisai untuk menghindari akuntabilitas publik di peradilan umum,” kata Usman.

Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Munafrizal Manan, mengatakan, dari 13 berkas kasus pelanggaran HAM berat yang ditangani lembaganya, memang baru kasus Paniai yang menunjukkan kemajuan signifikan. Sementara itu, beberapa kasus lain belum beranjak dari penyelidikan. Kasus-kasus itu, antara lain, adalah pelanggaran HAM dalam Gerakan 30 September 1965, kasus Talangsari pada 1989, serta peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 pada 1998-1999.

Adapun untuk tiga kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, berkasnya baru diserahkan ke Kejaksaan pada 14 Juli 2022. Tiga kasus itu adalah Simpang KKA (Simpang Kraft) Aceh Utara, peristiwa Rumoh (Rumah) Geudong di Pidie, dan peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan. Dua kasus lain, yakni peristiwa di Bener Meriah dan kasus penembakan di Bumi Flora, Aceh Timur, hingga saat ini sudah memasuki tahap akhir. “Tinggal proses finalisasi. Ada masalah teknis saja, soal lokasi dan sinkronisasi waktu,” kata Munafrizal.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumendana, enggan berkomentar tentang perkembangan kasus pelanggaran HAM yang ditangani Kejaksaan. “Kalau ada perkembangan, pasti saya rilis,” kata dia. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: