Berita Utama

Kasus Transaksi Janggal Impor Emas Menjadi Prioritas

JAKARTA – Tenaga ahli Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp 349 T, Laode M. Syarif, salah satu kasus yang menjadi fokus penyidikan kelak adalah soal impor emas. Satgas juga akan membedah kasus-kasus lain. “Yang dianggap dapat diselesaikan dalam waktu singkat,” kata bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Transaksi janggal dalam aktivitas impor emas senilai Rp 189 triliun merupakan salah satu pangkal kesimpangsiuran informasi antara Kemenko Polhukam dan Kementerian Keuangan. Mahfud mengungkapkan, kasus itu termasuk di antara ratusan hasil pemeriksaan PPATK yang pernah disetorkan kepada Kementerian Keuangan. Mahfud sempat mempersoalkan langkah Kementerian Keuangan yang hanya menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap 15 entitas tersebut ke ranah administrasi pajak, bukan pidana kepabeanan dan pencucian uang.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavanda, menjelaskan lembaganya memeriksa transaksi impor emas itu dalam dua periode, yakni 2014-2016 dan 2017-2019. Dalam pemeriksaan pertama, PPATK menemukan indikasi transaksi mencurigakan senilai Rp 180 triliun. Sedangkan dalam pemeriksaan kedua mendapati transaksi senilai Rp 189 triliun.

Karena itu, Ivan menuturkan, jika tindak pidana asal dalam dua periode pemeriksaan tersebut terbukti, estimasi total nilai tindak pidana pencucian uang bisa menembus Rp 360 triliun. “Kalau mau digabung pemeriksaan atas nama subyek terlapor pada 2014-2020, angkanya Rp 180 triliun plus Rp 189 triliun,” kata Ivan dalam rapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, 29 Maret lalu. Menurut dia, hasil analisis lembaganya telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi tidak ditindaklanjuti.

Kementerian Keuangan sempat menepis tudingan mendiamkan kasus tersebut. Pada awal April lalu, Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyidik salah satu entitas dalam kasus tersebut. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan produsen perhiasan emas tersebut dan menyatakan tidak ada unsur tindak pidana.

Dalam kesempatan lain, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa putusan MA dalam peninjauan kembali tersebut menjadi dasar ketika lembaganya menindaklanjuti laporan PPATK pada 2020. Hasil analisis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyimpulkan belum ditemukan indikasi pelanggaran pidana di bidang kepabeanan.

Diketahui kasus ini mengungkapkan modus impor emas batangan berkedok perhiasan masih berlangsung hingga saat ini. Polanya berupa mengubah HS Code alias kode klasifikasi barang agar perdagangan tak dikenai tarif kepabeanan. “Mereka main di HS Code-nya, diubah biar enggak kena bea masuk,” kata seorang sumber yang juga pejabat negara tersebut. Dia menduga modus ini melibatkan pegawai otoritas Bea-Cukai.

Menanggapi pembentukan Satgas TPPU, Yustinus menegaskan lembaganya akan berkomitmen menyokong penuh kerja tim baru bentukan Menko Polhukam itu. Kementerian Keuangan akan menempatkan jajaran eselon I dan II dalam tim pelaksana. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.