Berita Utama

Kecurangan Verifikasi Faktual Berlanjut ke DKPP

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih akan melaporkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024, hari ini. Laporan ke DKPP itu merupakan kelanjutan dari somasi koalisi masyarakat sipil yang tak digubris oleh KPU.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dari Themis Indonesia Law Firm, Ibnu Syamsu Hidayat, mengatakan koalisi sudah menyiapkan bukti dugaan pelanggaran etik komisioner KPU, dari tingkat pusat hingga kabupaten dan kota. “Bukti untuk laporannya, dari surat, dokumen, rekaman, hingga gambar, sudah kami siapkan,” kata Ibnu, Senin (19/12/2022).

Ibnu mengatakan koalisi masyarakat sipil menerima laporan dugaan manipulasi data dan intimidasi dalam tahapan verifikasi faktual partai politik dari 12 KPU kabupaten/kota dan tujuh KPU provinsi. Berdasarkan laporan itu, koalisi masyarakat sipil akan mengadukan mereka ke DKPP.

Mereka diduga memanipulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Dugaan manipulasi itu berupa perubahan hasil verifikasi sejumlah partai dari status tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS). Ada ancaman dan intimidasi kepada penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota agar mau mengubah hasil verifikasi tersebut.

“Dugaan intimidasi dan manipulasi ini yang kami sangkut pautkan ke pelanggaran etik, yang kami akan laporkan,” ujar Ibnu.

Sekretaris KPU Pusat, Bernad Dermawan, disebut-sebut turun tangan dengan memerintahkan sekretaris KPU provinsi mengubah hasil verifikasi faktual sejumlah partai. Selanjutnya pihak sekretariat KPU provinsi memerintahkan pegawai operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) mengubah data hasil verifikasi faktual partai politik dalam Sipol.

“Sekretaris Jenderal disebut-sebut sempat berkomunikasi melalui video call untuk menginstruksikannya secara langsung disertai dengan ancaman mutasi bagi pegawai yang menolak,” kata Ibnu.

Ia mengklaim sudah mempunyai bukti intimidasi secara berjenjang, dari pihak KPU Pusat hingga KPU daerah, untuk mengubah data hasil verifikasi faktual sejumlah partai politik.

Dengan bukti tersebut, kata Ibnu, koalisi masyarakat sipil berharap DKPP menangani dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu tersebut. “Kami juga berharap tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Kami tekankan soal independensi dalam memproses laporan kami,” katanya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.