Berita Utama

Kejagung Bersiap Gugat Perusahaan Farmasi

JAKARTA – Kejaksaan Agung menyiapkan opsi untuk menggugat perusahaan farmasi yang mengedarkan obat sirop mengandung senyawa etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG) di atas ambang batas. Obat sirop tersebut diduga kuat menjadi penyebab melonjaknya jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak. “Di samping (menggugat) pidana, kami bisa lakukan gugatan perdata,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, kemarin, 18 November.

Menurut Ketut, Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak hanya dapat menetapkan tersangka perorangan, tapi juga korporasi. Ketika perusahaan farmasi sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, keputusan tersebut bisa digunakan untuk mengajukan gugatan perdata. Dasar hukumnya adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peredaran obat dengan kandungan senyawa berbahaya, kata Ketut, tentu sangat merugikan masyarakat. Selain itu, patut diduga bahwa negara turut mengalami kerugian. Sebab, peredaran obat tersebut diduga menjadi pemicu penyakit gagal ginjal akut pada anak. Pemerintah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk menangani penyakit ini.

Kejaksaan saat ini masih mempelajari potensi kerugian negara tersebut. Di antaranya ihwal kemungkinan perusahaan farmasi tidak membayar sejumlah kewajiban kepada pemerintah, seperti bea masuk atau cukai. “Kalau tidak ada izin edar atau perdagangan gelap, itu sudah pasti negara dirugikan,” kata Ketut. “Maka, opsi untuk mengajukan gugatan perdata dimungkinkan.”

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Rabu, 16 November lalu. Dalam pertemuan tersebut, Penny memohon dukungan Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus peredaran obat ilegal yang menyebabkan penyakit ginjal akut pada anak. “Kami sangat mendukung untuk proses penyelesaian secara cepat. Bahkan, bila dimungkinkan, proses penanganan perkara tersebut ke depan tidak saja terkait dengan tindak pidana, tapi juga dilakukan dengan gugatan perdata,” kata Burhanuddin.

Lewat gugatan perdata itu, perusahaan-perusahaan yang terbukti memproduksi obat dengan kandungan senyawa kimia berbahaya dapat dikenai sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada negara dan masyarakat yang menjadi korban. Apalagi saat ini Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari BPOM dan Mabes Polri.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, hingga kemarin terdapat 324 anak yang menderita penyakit gagal ginjal akut. Sebanyak 200 anak di antaranya meninggal, 111 anak sembuh, dan 13 anak masih menjalani perawatan di Rumah Sakit dr Cipto Mangunkusumo (RSCM). BPOM juga telah melarang 73 obat sirop karena terbukti mengandung etilena glikol dan dietilena glikol di atas ambang batas. Adapun perusahaan farmasi yang diduga terlibat dalam produksi obat itu adalah PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Afi Farma, PT Samco Farma, dan PT Ciubros Farma.

Dalam kesempatan yang sama, Penny juga meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk menangani gugatan yang dilayangkan lembaga konsumen kepada BPOM. Burhanuddin telah menunjuk jaksa pengacara negara (JPN) untuk menghadapi gugatan tersebut. “Sudah kewajiban dari JPN untuk membantu pemerintah, dalam hal ini BPOM,” ujar Burhanuddin.

Pekan lalu, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menggugat BPOM ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Jakarta. KKI menilai BPOM telah lalai karena melimpahkan pengujian obat sirop kepada industri farmasi. Padahal pengujian itu seharusnya menjadi tanggung jawab BPOM sebagai lembaga pengawas. “Badan publik seperti BPOM seharusnya melakukan tugas dan wewenang untuk menguji sendiri, bukan diserahkan ke industri farmasi,” kata Ketua KKI, David Tobing.

Penny mempersilakan KKI menempuh jalur hukum. Hanya, dia menyayangkan langkah itu karena tidak didasari pemahaman yang benar tentang tugas dan wewenang BPOM. “Salah sekali yang mengajukan ke PTUN itu karena enggak paham mereka,” ujar Penny.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai BPOM terkesan panik menghadapi gugatan yang dilayangkan KKI. Kepanikan itu terlihat dari langkah mereka yang buru-buru meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung. “Ini juga menunjukkan ada sesuatu yang keliru yang dilakukan Badan POM ihwal kebijakannya selama ini,” kata Tulus.

David Tobing berpendapat serupa. Kepala BPOM semestinya cukup mengandalkan biro hukum di lembaganya untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan KKI. Dia menilai tak elok BPOM meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung. Sebab, BPOM juga berpotensi menjadi pihak yang dimintai pertanggungjawaban dari sisi pidana.

Dengan meminta bantuan kejaksaan, David berpendapat, Kepala BPOM seolah-olah ingin melepaskan tanggung jawab dengan menyalahkan pihak lain. “Serta tidak mengakui kelalaiannya dalam pengawasan obat, dalam hal ini cemaran EG dan DEG yang menimbulkan banyaknya korban,” kata David.

Ia menegaskan bahwa BPOM merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat cara distribusi obat yang baik (CDOB) kepada pedagang besar farmasi, pemasok bahan baku, dan produsen obat. Karena itu, izin edar obat yang tercemar dan mengakibatkan banyak korban seharusnya menjadi tanggung jawab BPOM. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.