Berita UtamaInforial

Kemenkumham Pacu Revolusi Digital

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di seluruh Indonesia dipacu untuk terus menyesuaikan diri dengan pelayanan publik berbasis digital. Hal ini dilakukan sesuai bentuk penyesuaian diri Kemenkumham dalam menghadapi era digitalisasi yang semakin deras.

Selain itu,  pelayanan publik berbasis revolusi digital menandai dibukanya era baru pelayanan birokrasi yang terbuka,  terpercaya dan cepat di seluruh jajaran Kemenkumham. Digitalisasi pelayanan dinilai lebih efektif dan mampu memangkas tangga birokrasi yang selama ini panjang.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Anthonius Ayorbaba mengatakan,  revolusi digital yang terus diupayakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan percepatan pelayanan publik dan penataan birokrasi yang mampu menjawab tuntutan perubahan zaman saat ini.

“Upaya terobosan ini merupakan cara pimpinan memberikan kesempatan bagi setiap ASN untuk mengembangkan inovasinya, dan itu jika menguntungkan kebutuhan pelayanan birokrasi maka akan diapresiasi,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Senin (12/10/2020).

Ayorbaba menyebutkan, dampak besar penerapan sistem digitalisasi satu data di lingkungan Kemenkumham seluruh Indonesia. Menyebabkan secara langsung seluruh aktifitas pelayanan publik, capaian kinerja lembaga dan serapan penggunaan anggaran operasional Kanwil Kemenkumham di seluruh daerah terpantau secara terbuka.

Keterbukaan pelayanan dengan munculnya revolusi birokrasi berbasis digital sebutnya,  mampu melahirkan satu data dalam menjawab keluhan masyarakat tentang kecepatan dan keterbukaan pelayanan. Bukti kecepatan pelayanan publik terkait penerbitan sertifikat kepemilikan hasil kekayaan intelektual dapat diselesaikan dengan cepat.

“30 sertifikat yang telah kita berikan itu dari 43 sertifikat yang kita kirim melalui sistem, kita terus kawal prosesnya dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, dalam hitungan jam bisa dikeluarkan karena legalitas dari birokrasi digital telah ada ukuran dan standarisasi,” terangnya.

Ia menegaskan, di tengah perubahan yang cepat, maka pelayanan publik berbasis digital harus terus diupayakan. Hal ini guna memberikan pelayanan yang maksimal dan pasti kepada masyarakat. Kecepatan pelayanan menurutnya harus ditempuh dengan penyiapan tenaga sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu,  upaya penguatan dan peningkatan SDM pegawai di lingkungan Kemenkumham terus dipacu dalam menjawab kebutuhan pelayanan birokrasi di dalam maupun kepada masyarakat.

“Bukan bangsa yang kuat yang akan menang,  tetapi bangsa yang cepat akan meninggalkan yang lambat. Karena itu kita akan terus menyiapkan ASN kita sampai mampu bekerja sesuai tuntutan birokrasi berkelas dunia di tahun 2045 mendatangkan,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel Ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 13 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.