Berita Utama

Kenaikan Serempak Tarif Pajak

JAKARTA – Pemerintah menaikkan sejumlah tarif pajak mulai tahun lalu. Kenaikan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penambahan pertama ialah tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi untuk golongan masyarakat superkaya berpenghasilan lebih dari Rp 5 miliar per tahun, dari 30 persen menjadi 35 persen mulai tahun pajak 2022. Pemerintah menetapkan kebijakan tarif baru berdasarkan asas keadilan untuk memperluas basis pajak, dan mendorong optimalisasi penerimaan negara.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan kenaikan sejumlah tarif pajak, khususnya tarif pajak untuk orang superkaya, menjadi satu jalan untuk menggali potensi penerimaan pajak di kala kondisi perekonomian menurun akibat pandemi. “Memang sudah seharusnya mengejar pajak orang kaya,” kata Bhima, kemarin.

Upaya menaikkan tarif pajak ini, selain menjadi komitmen negara-negara anggota G20 dan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), juga untuk menekan ketimpangan aset.

Setelah mengumumkan kenaikan tarif PPh, pada awal April 2022, pemerintah menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), dari 10 persen menjadi 11 persen.

PPN merupakan pajak yang dipungut negara dari setiap transaksi jual-beli barang atau jasa orang pribadi maupun badan usaha.

Satu pertimbangan kenaikan PPN, menurut pemerintah, adalah rendahnya tarif jika dibandingkan dengan di negara lain.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, ada ketentuan penetapan tarif PPN, yaitu dapat berada di kisaran 5-15 persen. Artinya, pemerintah memiliki ruang penetapan tarif PPN hingga 15 persen. Rencananya, tarif PPN akan kembali naik menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengatakan pengenaan tarif PPN yang dilakukan secara bertahap itu telah melalui analisis dampak yang mendalam dan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat. “Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, tarif PPN kita itu relatif termasuk di bawah, sebenarnya.” Di negara lain, kata dia, kisaran tarifnya bisa sebesar 15-80 persen.

Kenaikan PPN sebesar 1 persen itu terbukti mendorong peningkatan penerimaan pajak. Dalam sebulan pertama sejak kebijakan itu berlaku, misalnya, Direktorat Jenderal Pajak mencatat ada penambahan penerimaan PPN sebesar Rp 4,2 triliun.

Bukan hanya tarif pajak, tarif cukai juga tak luput dari kenaikan. Salah satunya adalah kenaikan cukai rokok yang berlaku per 1 Januari 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 dan Nomor 192 Tahun 2022, peningkatan ini berlaku untuk produk rokok, baik rokok elektronik (REL) maupun hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

Tarif cukai rokok naik rata-rata sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024. Adapun khusus sigaret kretek tangan, penambahan tarifnya maksimal 5 persen. Sedangkan untuk REL dan HPTL, rata-rata kenaikannya 15 dan 6 persen setiap tahun dan berlaku dalam lima tahun, yaitu 2023-2027. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.