Kepala Daerah Baru Diminta Tingkatkan Pelayanan Publik
Ombudsman tidak henti-hentinya mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat mendorong kepala daerah yang baru saja dilantik mampu meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sehingga kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat kian dirasakan.
Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat Musa Yoseph Sombuk mengatakan, sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman tidak henti-hentinya mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pasalnya, salah satu indikator kemajuan suatu daerah diukur berdasarkan kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
“Pertama kami menyampaikan proficiat dan selamat berkarya bagi Kepala Daerah di tiga kabupaten (Kaimana, Fakfak, dan Sorong Selatan) yang baru dilantik kemarin. Tugas besar ke depannya adalah mengutamakan pelayanan publik agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemimpin di daerah,” kata Musa Sombuk di Manokwari, Selasa (27/4/2021).
Selain mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat, bupati dan wakil bupati yang baru, juga diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang berintegritas serta bebas dari praktek KKN.
Dia mengatakan, selain mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat, bupati dan wakil bupati yang baru juga diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang berintegritas serta bebas dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Karena integritas pemimpin terukur dari kerja-kerja yang sesuai dengan janji kampanye yang sudah disampaikan,” kata dia.
Menurut dia, setiap pemimpin tentu saja memiliki cara, metode dan program kerja sendiri dalam membangun daerahnya. Akan tetapi segala metode dan program yang digunakan tersebut selalu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Olehnya, pemimpin yang baru juga penting untuk mempelajari setiap persoalan yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya.
“Selanjutnya persoalan tersebut diselesaikan sehingga pembangunan bisa berkesinambungan. Jangan persoalan di tengah masyarakat yang belum selesai dibiarkan saja seolah itu bukan tanggungjawab pemerintah,” ucap Sombuk.
Dia juga meminta, apabila program pemerintah sebelumnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang masih tertunda perwujudannya agar bisa dilanjutkan. Hal itu dilakukan agar tidak membuang anggaran yang sudah digunakan oleh pemerintah sebelumnya. Selain itu, Kepala Daerah yang baru dilantik juga harus mendorong program-program unggulan yang sudah disiapkan.
“Konsistensi terhadap janji kampanye kepada masyarakat adalah salah satu barometer keberhasilan. Apalagi dengan masa tugas yang tidak terlalu lama,” tegasnya.
Sombuk berharap, Bupati dan Wakil Bupati yang dibangun saat ini tetap menunjukkan soliditas yang tinggi. Mampu menjalankan reformasi birokrasi sehingga tata kelola pemerintahan bisa berjalan lebih baik demi daerah yang lebih maju dan berdaulat.
“Jangan pada saat kampanye saja kita solid. Setelah pelantikan, Bupati jalan sendiri, Wakil jalan sendiri,” pungkasnya. (PB25)
*Berita ini telah diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 28 April 2021.
