Berita UtamaInforial

Kepala Daerah Diminta Tegakkan Aturan Protokol Kesehatan

  • Jika tidak Taat Bisa Diberhentikan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada semua kepala daerah untuk menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19. Jika itu tidak ditaati, kepala daerah bisa diberhentikan.

Seperti dikutip dari laman Kemendagri.go.id, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2020), Tito Karnavian menyampaikan, akan mengeluarkan instruksi karena melihat belakangan ini masih terjadi kerumunan besar di beberapa daerah dan seolah-olah kepala daerah tidak mampu menanganinya.

Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 ditandatangani pada Rabu (18/11/2020). Dengan ditandatangani instruksi itu, bisa langsung disampaikan kepada semua kepala daerah yang juga bertugas sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah.

”Di instruksi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden pada rapat terbatas kabinet pada Senin (16/11/2020), yang menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat,” kata Tito.

Pandemi Covid-19, lanjut Tito, merupakan bencana global dan nasional. Seluruh pihak telah bekerja keras selama delapan bulan dalam menangani pandemi ini. Bahkan, sejumlah peraturan perundang-undangan sudah dikeluarkan, baik peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, maupun peraturan kepala daerah, untuk penanganan Covid-19, di antaranya masalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Adapun yang dimaksud PSBB itu adalah mencegah terjadinya kerumunan masyarakat dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, Tito menginstruksikan kepada semua kepala daerah agar menegakkan secara konsisten protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19, di antaranya mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol Covid-19. Kedua, kepala daerah harus mampu melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19.

”Jadi, tidak hanya bertindak responsif, reaktif. Karena, mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan secara humanis. Penindakan dilakukan termasuk dengan cara membubarkan kerumunan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir,” ucap Tito.

Tito juga meminta kepada kepala daerah agar menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Di antaranya, mereka tak boleh ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Atas dasar itu, Tito mengingatkan kembali kepada kepala daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalamnya, ada norma yang mengatur kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah yang tak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, tak terkecuali peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

”Kalau itu dilanggar, sanksinya, di antaranya, dapat diberhentikan sesuai dengan Pasal 78 (UU Pemda). Pasal itu menyebutkan kepala daerah, wakil kepala daerah, berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan,” tutur Tito.

Pasal 78 Ayat 1 Huruf C UU Pemda, menyatakan, kepala daerah berhenti, di antaranya tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b UU Pemda. Di dalam Pasal 67 Huruf b itu, kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Nah ini, saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh gubernur, wali kota, bupati, untuk mengindahkan instruksi ini. Karena ada risiko menurut undang-undang, kalau ketentuan yang sudah diundang-undangkan dilanggar, itu dapat dilakukan pemberhentian,” kata Tito.

Brimob Amankan RS

Sementara itu, Personil Brimob Polda Papua Barat dilengkapi persenjataan taktis mengamankan areal dua Rumah Sakit di Manokwari. Pengamanan super ketat dilakukan dalam rangka pendisiplinan terhadap protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid -19.

Komandan Satuan Brimob Polda Papua Barat, Komisaris Besar Semmy Ronny Thabaa mengatakan, pengamanan tersebut akan dilakukan hingga beberapa hari kedepan.

“Pengamanan kita lakukan selama beberapa hari kedepan, di RSUD Manokwari dan Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Masyarakat harus menggunakan masker selama berada dalam areal rumah sakit, tak terkecuali perawat,” kata Thabaa kepada Papua Barat News, Rabu (18/11/2020).

Ditemui di RSUD Manokwari, Thabaa menegaskan, bahwa sementara ini sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan ialah dilarang masuk dalam areal rumah sakit. Masyarakat baru diperbolehkan masuk jika patuh pada protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker.

Selain itu, agar imbauan Brimob dapat terkontrol, maka kerjasama dengan pihak keamanan (Satpam) rumah sakit terus dilakukan. Tujuannya, agar penegakan hukum bagi para pelanggar bisa terlaksana.

“Kita imbau kepada masyarakat agar disiplin menggunakan masker. Imbauan secara humanis, tapi juga tegas. Harus pakai masker, atau tidak boleh masuk halaman rumah sakit,” ujar Thabaa.

“Artinya, protokol kesehatan harus benar-benar dipatuhi, apalagi di areal rumah sakit. Rumah sakit adalah kawasan yang rawan dan rentan terhadap peluranan Covid – 19,” katanya lagi. (PB1/PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 19 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.