Kepala Suku Wamena : Jika Otsus Jilid I Tidak Efektif, Perlu Dievaluasi
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepala Suku Wamena di Papua Barat, Diben Weya, mengatakan, apabila Otonomi Khusus (Otsus) jilid pertama belum berjalan secara efektif, maka sudah semestinya pemerintah pusat, pemerintah daerah di Tanah Papua bersama seluruh stakeholder perlu duduk bersama untuk membahas hal tersebut.
“Mari saling mengevaluasi pelaksanaan Otsus untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan,” kata dia kepada sejumlah awak media di Manokwari, Selasa (28/7/2020).
Menurut dia, Otsus Papua dan Papua Barat merupakan bentuk kepedulian Negara Indonesia yang dirumuskan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar orang asli Papua (OAP). Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Papua dapat mengembangkan kemampuan diri secara baik, sehingga dapat bersaing dan sejajar dengan masyarakat Indonesia lainnya tanpa harus meninggalkan identitas serta jati diri OAP.
“Perlu dilaksanakan secara bijaksana dan peka terhadap kondisi objektif sebagian masyarakat Papua yang kondisi sosial ekonomi dan politiknya memerlukan perlindungan tertentu,” terang dia.
Ia juga menilai, penolakan Otsus jilid II yang dilakukan oleh beberapa organisasi, elit politik dan kelompok-kelompok mahasiswa merupakan dinamika yang normal di tengah kehidupan berdemokrasi. Namun, perlu ditinjau kembali alasan penolakan tersebut.
“Apakah merupakan aspirasi rakyat Papua secara umum, atau sengaja disebarkan untuk mendukung pergerakan Papua Merdeka,? tanya dia.
Menurut dia, Otsus jilid II harus tetap berlanjut dengan ketentuan dilakukan perbaikan terhadap sejumlah kelemahan, termasuk regulasinya. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan audit yang menyeluruh atas pelaksanaan Otsus jilid I.
“Sehingga pemerintah bisa tahu apa saja kekurangan dan sektor apa yang harus dibenahi, agar nantinya Otsus jilid Il bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat Papua,” ujar dia.
Selaku Kepala Suku Pegunungan Tengah di Manokwari, ia mengimbau agar seluruh masyarakat asli Papua tidak terpengaruh dan terprovokasi oleh organisasi yang bertentangan dengan negara, seperti NRFPB, KNPB dan ULMWP baik yang berada di Papua, di Indonesia maupun di luar negeri. “Karena mereka semua tidak menginginkan Papua damai dalam bingkai NKRI. Mencari keuntungan sendiri, sehingga selalu berupaya mengadu-domba antara masyarakat Papua,” tegas dia.
Ia melanjutkan, penolakan Otsus didasari dengan refrendum merupakan alasan yang dibuat-buat oleh kelompok tertentu. Sebab, kehadiran Otsus telah memberikan jaminan bagi OAP di Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan hak-haknya secara merdeka, dengan memanfaatkan ruang politik, ekonomi dan sosial budaya.
“Yang telah diciptakan melalui Otonomi Khusus tanpa harus menjadi ancaman bagi negara yang berdaulat.
“Sebagai orang asli Papua, saya sedih jika ada ‘Petisi’ dari orang-orang yang mengklaim dirinya berpihak kepada masyarakat Papua dan menolak perpanjangan Otsus,” pungkas dia. (PB15)
