Berita Utama

Keputusan Diambil Pekan Ini

JAKARTA – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan hingga saat ini belum ada rencana atau usulan amendemen UUD 1945. Menurut dia, hal yang disampaikan oleh Bambang Soesatyo pada Rabu pekan lalu merupakan ajakan agar semua pihak memikirkan jika suatu saat negara dalam kondisi darurat. “Penting memikirkan kondisi kedaruratan jika nanti terjadi menjelang pemilu. Jadi, perlu payung konstitusinya,” kata Hidayat, Kamis (10/8/2023).

Meski demikian, Hidayat berharap publik tak khawatir dan menghubungkan isu amendemen UUD 1945 dengan upaya perpanjangan masa jabatan presiden. Dia kembali menegaskan bahwa pembahasan amendemen UUD 1945 tak akan dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. Pimpinan MPR, kata dia, sudah bersepakat untuk menutup manuver perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode. “Jadi, UUD 1945 tetap apa adanya. Pemilu lima tahun sekali, tetap Februari 2024. Dan masa jabatan presiden hanya dua periode,” ujarnya.

Lagi pula, Hidayat mengingatkan, Pasal 37 ayat 1 UUD 1945 mengatur amendemen bisa diagendakan oleh sedikitnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. “Kalau tidak ada jumlah yang mengusulkan tersebut, belum bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut dia, rencana amendemen UUD 1945 ini akan disampaikan pimpinan MPR pekan ini. “Saat pidato Sidang Istimewa MPR pada 16 Agustus atau 18 Agustus mendatang,” kata dia. Pekan depan (pekan ini, red), selain menggelar sidang tahunan pada 16 Agustus, MPR akan menyelenggarakan acara peringatan Hari Konstitusi yang akan dihelat di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR, Senayan, Jakarta Selatan, pada 18 Agustus.

Karena itu, Hidayat juga belum bisa membeberkan poin-poin yang telah dirancang dalam rencana amendemen UUD 1945. “Bergantung pada apa yang akan diusulkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan usulan amendemen UUD saat ini berbahaya. Usulan untuk mengamendemen konstitusi sudah lama terdengar dan berkembang sebagai isu penundaan pemilu. “Tidak tepat saat ini membahas amendemen. Akan banyak penumpang gelap jika amendemen dibahas saat tahapan pemilu telah berjalan,” ujarnya.

Menurut Mardani, memaksakan amendemen saat ini bakal membuka kontak Pandora. Sebab, kekuatan oposisi dan koalisi partai politik saat ini tidak seimbang. Rencana amendeman juga akan terlihat sarat kepentingan. “Nanti malah bisa bernuansa heavy state constitution lagi,” ujar anggota Komisi II DPR Bidang Pemerintahan ini.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan usulan amendemen UUD 1945 yang diembuskan La Nyalla mesti dihormati di alam demokrasi. Usulan itu bisa dimasukkan ke MPR asal sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Pasal 37 UUD 1945. “Tapi tentu saja tidak bisa dilaksanakan sebelum Pemilu 2024 agar tidak menimbulkan kecurigaan macam-macam,” ujarnya.

Menurut dia, usulan amendemen yang disampaikan La Nyalla wajar saja. Sudah lebih dari 20 tahun amendemen UUD, tapi belum pernah dilakukan lagi sehingga perlu dievaluasi. “Tapi semua itu tidak perlu dilakukan terburu-buru. Hal itu harus melibatkan partisipasi publik yang luas,” ujarnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.