Berita Utama

Ketergantungan Pada Swasta dan Utang

JAKARTA – Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, menilai ambisi Jokowi selalu tersandung oleh keterbatasan fiskal. Selama dua periode menjabat, kapasitas fiskal pemerintahan tak banyak berubah. Indikatornya adalah rasio pajak terhadap produk domestik bruto yang stagnan di kisaran 10 persen. Bahkan, kata dia, rasio pajak Indonesia sedikit turun dari 10,8 persen pada 2015 menjadi 10,4 persen pada 2022.

Akibatnya, kata Yusuf, dalam menjalankan proyek-proyek besar, pemerintahan Jokowi menggantungkan diri pada investasi swasta untuk proyek yang layak pembiayaan. Adapun untuk proyek yang tidak layak pembiayaan, seperti infrastruktur, Jokowi menggantungkan diri pada penugasan badan usaha milik negara (BUMN) Karya. Polanya adalah pembiayaan menggunakan ekuitas BUMN yang dikombinasikan dengan penyertaan modal negara (PMN). Beberapa proyek besar menggabungkan skema penugasan BUMN dan investasi swasta, seperti IKN serta kereta cepat.

Dengan ketergantungan yang sangat tinggi pada investasi swasta dan utang, Yusuf menilai warisan pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi hanya dapat dipertahankan melalui kebijakan yang sama, yaitu kebijakan pro-swasta serta pro-utang. Kereta cepat, misalnya, akan sangat bergantung pada subsidi tiket dan dana talangan dari pemerintah jika kelak PT Kereta Cepat Indonesia China tidak mampu membayar utang ke Cina.

Keberlanjutan IKN juga akan sangat bergantung pada komitmen pemindahan ibu kota dan kebijakan pro-swasta demi menarik minat investor. Adapun nasib BUMN Karya yang dililit utang akibat menggarap proyek strategis nasional akan banyak bergantung pada PMN. “Dalam konteks ini, kita paham mengapa Jokowi sangat aktif mendukung capres dari lingkaran pemerintahannya. Agar proyek kebanggaan ini tidak mangkrak atau diambil kreditor karena gagal,” ucap Yusuf.

Selain IKN dan kereta cepat, ia menambahkan, program besar lain yang membutuhkan kesamaan preferensi kebijakan presiden selanjutnya dengan Jokowi adalah dukungan untuk penyelesaian utang BUMN Karya, kelanjutan lumbung pangan, dan penghiliran nikel, yang ke depan akan diperluas ke komoditas tambang utama lainnya.

Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, mengatakan pemerintahan Jokowi belum menunjukkan sinyal pembaruan program yang sudah berjalan selama dua periode. Padahal, kata dia, tak semua program berjalan sesuai dengan janji. “Dalam komunikasi politik, pesan presiden yang sudah menjabat dua periode seharusnya tentang perubahan, tapi kelihatannya semua ingin dilanjutkan. Ini bukan esensi demokrasi yang seharusnya mendorong perubahan untuk perbaikan,” ujarnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.