Berita Utama

Ketika Kebijakan Penguasa Berpihak pada Pengusaha

JAKARTA – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido menempati lahan seluas 1.040 hektare di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proyek unggulan MNC Group milik pengusaha Hary Tanoesoedibjo itu diresmikan Presiden Joko Widodo pada 31 Maret lalu dan saat ini telah beroperasi.

Dengan mengantongi status khusus, pengoperasian KEK Lido diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang pariwisata. Pelaku usaha di kawasan itu akan mendapat berbagai fasilitas, termasuk pengurangan pajak selama 10-20 tahun. Adapun masa berlaku hak guna bangunan (HGB) mencapai 80 tahun.

Selain sebagai pengusaha, Hary Tanoesoedibjo menjabat Ketua Umum Partai Perindo. Partai ini mendukung pencalonan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019. Hary menilai Jokowi berhasil membangun berbagai infrastruktur selama masa kepemimpinannya pada periode pertama, 2014-2019. Keberhasilan ini membuat partainya terpincut.

Hary mengklaim pembangunan KEK Lido City menjadi salah satu upayanya untuk memberikan sesuatu yang berdampak positif bagi Indonesia. Semangat ini dinilai cocok dengan semangat Jokowi. “KEK Lido diprediksi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan devisa negara melalui kegiatan investasi asing dan kedatangan wisatawan mancanegara,” kata Hary Tanoe dalam keterangan tertulis.

Peneliti dari Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menilai relasi yang terbangun antara penguasa dan pengusaha merupakan sesuatu yang wajar. Namun, untuk mencegah konflik kepentingan, idealnya relasi itu tetap berada dalam fokus yang berbeda. Dengan demikian, hubungan antara penguasa dan pengusaha tetap memiliki jarak. “Ketika pengusaha memiliki relasi yang amat dekat dengan penguasa, hal itu berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan,” kata  Zaenur, kemarin. “Pengambilan keputusan hanya akan menguntungkan pribadi atau kelompok.”

Apabila pengusaha memutuskan membangun relasi politik dengan pemerintah, kata Zaenur, sebaiknya ia menanggalkan dulu kepemilikan bisnisnya. Jika tidak, konflik kepentingan sulit dihindari. Pada gilirannya nanti, peluang terjadinya pelanggaran hukum pun semakin terbuka. “Kebijakan penguasa akan berpihak kepada pengusaha, tidak peduli itu melanggar aturan atau tidak,” katanya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi, Feri Amsari, secara langsung mengkritik relasi yang dibangun Jokowi dengan Hary Tanoe, khususnya dalam pengembangan KEK Lido. Menurut dia, relasi antara penguasa dan pengusaha tidak boleh mempengaruhi penyelenggaraan negara. Karena itu, Jokowi sebagai kepala negara harus membatasi kedekatannya dengan Hary Tanoe. “Kalau tidak, negara akan dijalankan dengan kepentingan bisnis segelintir orang,” kata Feri.

Feri yakin kentalnya konflik kepentingan antara pemerintah dan korporasi tersebut turut mempengaruhi skor indeks persepsi korupsi Indonesia (IPK) Indonesia. Pemerintah, kata Feri, seharusnya bisa berperan menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Namun, realitas yang terjadi, penguasa justru menjalin relasi politik dengan para pengusaha untuk melanggengkan kepentingan masing-masing. “Jadi, wajar saja kalau agenda pemberantasan korupsi kita melemah,” ujar dia. “Kalau mau memperbaiki, ya, jauhkan dulu konflik kepentingan itu.”

Berdasarkan hasil survei Transparency International, skor IPK Indonesia pada 2022 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah reformasi, yaitu 34 poin dari skala 0-100. Penurunan ini turut menjatuhkan peringkat Indonesia dari ke-96 pada 2021 menjadi ke-110 pada 2022 dari 180 negara yang disurvei. “Ini penurunan paling drastis sejak 1995,” kata Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko.

Memperparah Kerusakan Lingkungan

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi berujung pada inefisiensi ataupun ketidakefektifan anggaran negara untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Inefisiensi terjadi akibat tingginya nilai modal untuk menciptakan satu unit output. “Terjadi kesenjangan karena sumber daya ekonomi dinikmati oleh orang-orang itu saja. Bisa birokrat, pengusaha, atau oligarki,” kata Nailul. “Akhirnya, pembangunan sosial dan ekonomi menjadi buruk.”

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono—dalam Koran Tempo edisi 10 Mei 2023—mengatakan upaya pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi Covid-19 belum berjalan optimal. Pola pemulihan ekonomi didominasi oleh sektor tertentu yang hanya menguntungkan kelas atas. Pola pemulihan yang dikenal dengan nama “K-Shape” ini malah menciptakan kesenjangan yang melebar. “Si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin,” kata Yusuf.

Pemulihan ekonomi Indonesia sebenarnya bisa digenjot lewat komoditas energi. Hal itu dimungkinkan karena konflik Rusia versus Ukraina membuat harga komoditas energi melonjak tinggi. “Sayangnya, pemulihan itu hanya menguntungkan segelintir orang yang menguasai batu bara dan industri ekstraktif lainnya,” kata guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf. “Sebaliknya, nasib pelaku usaha mikro dan kecil semakin terpuruk.”

Agenda pemberantasan korupsi yang terus melorot tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi. Dampak terhadap kerusakan lingkungan pun semakin masif. Lemahnya penegakan hukum membuat fungsi pengawasan yang diemban Kementerian tidak berjalan. “Misalnya, proses perencanaan tata ruang masih banyak yang tidak berjalan,” kata Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian.

Selain tak jelas pada tahap perencanaan, kata Uli, pemerintah cenderung abai terhadap upaya monitoring, evaluasi, hingga penindakan. “Tercatat ada 3,4 juta hektare lahan sawit di dalam kawasan hutan,” kata Uli. Padahal aturan melarang aktivitas perkebunan di kawasan hutan. “Dari sini bisa terlihat bahwa penegakan hukum lemah.” (TEM/ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.