Kewenangan Lembaga Pengelola Otsus Perlu Dievaluasi

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong penyempurnaan pembagian kewenangan lembaga pengelola Otonomi khusus di Papua Barat, dengan harapan sinergitas lembaga-lembaga itu mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang luas bagi Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur daerahnya masing-masing. Namun dalam perjalanan implementasi kebijakan tersebut masih dirasakan belum efektif, efisien dan tepat sasaran. Sebagai salah satu daerah otonom yang terus berkembang kearah yang lebih mandiri dan berdaya saing tentu saja Papua Barat memiliki kebutuhan dan permasalahan yang cukup kompleks.

“Di antaranya adalah kebijakan dan program pembangunan selama ini belum sepenuhnya menjawab persoalan dan kebutuhan riil daerah sehingga secara tidak langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan sosial,” ungkap Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Papua Barat, Nataniel D. Mandacan saat membuka Seminar Awal Sinergitas Kewenangan Lembaga pengelola Otsus Papua di Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (30/11/2020).

Selain itu, menurut gubernur, fungsi kewenangan yang dimiliki oleh beberapa OPD terkait penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta ketidakpuasan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Perlu dipahami bahwa hubungan kerja yang baik perlu dibangun hingga tidak terdapat tumpang tindih fungsi kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik. Sinergitas yang baik dalam melaksanakan fungsi kewenangan dari masing- masing OPD diharapkan dapat menjawab semua persoalan dan kebutuhan daerah sehingga dapat terwujud kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat terutama Orang Asli Papua,” paparnya.

Gubernur berharap dari seminar ini akan muncul sinergitas antar lembaga pengelola otonomi khusus agar penyelenggaraannya dapat sesuai dengan kewenangan serta kultur dan karakter masyarakat.

“Saya juga pernah menyampaikan hal yang sama pada rapat kerja otsus di Kabupaten Teluk wondama agar daerah mendapatkan kewenangan lebih dalam menyelenggarakan kebijakan otsus,” katanya.

Dia juga berharap Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat wajib memberikan dukungan berupa kajian akademis pelaksanaan kewenangan lembaga pengelola Otsus di Papua Barat.

“Evaluasi ini harus menghasilkan kesepahaman pemikiran dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 1 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: