Kian Menipis Anggaran IKN di Era Prabowo Subianto

JAKARTA — Di hadapan Presiden Joko Widodo, presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga tuntas. Dia memastikan dana untuk proyek tersebut tersedia.

“Saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” ujarnya di Istana Garuda IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Janji Prabowo melanjutkan pembangunan IKN menghadapi tantangan lantaran terbatasnya anggaran negara. Pemerintahan Prabowo pada tahun depan punya beban membayar utang jatuh tempo senilai Rp 800 triliun dengan bunga utang sebesar Rp 400 triliun. Totalnya hampir separuh target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang sebesar Rp 2.548,3 triliun. Pengeluaran wajib lainnya adalah belanja pegawai dan barang yang anggarannya lebih dari Rp 850 triliun.

Dari sisi penerimaan juga ada tantangan. Harga komoditas yang sudah melandai dalam beberapa tahun terakhir kini melonjak tinggi.

Adapun alokasi dana dari APBN untuk pembangunan IKN tahun depan hanya tersisa Rp 15,4 triliun. Dari total kebutuhan Rp 466 triliun untuk membangun IKN, hanya 20 persen yang bisa diambil dari APBN atau sekitar Rp 90,4 triliun. Sementara itu, anggaran untuk IKN dari 2022-2024 sudah menghabiskan Rp 75 triliun. Alokasi dari APBN untuk IKN pada 2022 mencapai Rp 5,5 triliun, lalu meningkat menjadi Rp 27 triliun pada 2023.

Pagu anggaran untuk IKN dari APBN tahun ini yang ditetapkan pada Juli lalu kembali melesat ke angka Rp 42,5 triliun. Nilai tersebut naik dari pagu awal yang dicanangkan pada Januari 2024 mencapai Rp 40,6 triliun.

Dalam konferensi pers, Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan per Juli 2024 pemerintah sudah menyalurkan dana sebesar Rp 11,2 triliun dari total pagu Rp 42,5 triliun. Sebanyak Rp 9 triliun di antaranya disalurkan untuk infrastruktur dasar, seperti pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kantor kementerian, serta gedung Otorita IKN. Selain itu, pemerintah memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan hunian aparatur sipil negara (ASN) dan menteri, rumah sakit, jalan tol, jembatan, hingga bandar udara VVIP. Dana itu juga untuk menata dan menyempurnakan kawasan bendungan, embung, serta pengendalian banjir.

Dana sebesar Rp 2,2 triliun lainnya untuk belanja non-infrastruktur berupa ongkos perencanaan, koordinasi, promosi, hingga dukungan pengamanan dari Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia. Pemerintah mengalokasikan Rp 3,3 triliun untuk belanja jenis ini.

Dengan sisa dana Rp 15,4 triliun untuk tahun depan, anggaran IKN dari APBN diperkirakan tidak cukup. Sebab, masih ada proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang belum rampung. Kuota tersebut diperkirakan hanya cukup untuk menggarap area 1A KIPP dengan luas 2.800 hektare. Sementara itu, luas total KIPP mencapai 6.617 hektare. “Kuota pembiayaan dari APBN sebesar 20 persen dari total proyek itu pasti terlewati,” kata Direktur Next Policy Yusuf Wibisono.

Yusuf menilai Prabowo sebenarnya menyadari beratnya target pembangunan IKN dalam waktu yang sangat singkat. Kendalanya pun berderet, dari lemahnya minat investor terhadap IKN hingga resistansi ASN untuk dipindahkan ke ibu kota baru itu. “Melanjutkan IKN yang berbiaya sangat mahal secara jelas akan mempersempit ruang gerak presiden terpilih Prabowo untuk mewujudkan janji politiknya,” katanya.

Jika presiden terpilih masih menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN, Yusuf menilai sikap itu lebih merupakan bentuk penghormatan Prabowo kepada Jokowi sebagai inisiator IKN. Saat dia menjabat, Yusuf yakin Prabowo bakal realistis dan mengevaluasi IKN.

Sebab, janji politik utama Prabowo bukan membangun IKN, melainkan makan bergizi gratis yang juga butuh dana besar. Buktinya anggaran untuk proyek ini sudah masuk Rancangan APBN 2025. Saat IKN tak menjadi prioritas, peluang masuknya investor swasta ke IKN akan makin sulit seiring dengan turunnya komitmen pemerintahan baru. Peluang menyelesaikan pembangunan IKN akan makin kecil.

“Saat ini, dengan dukungan dan pemberian insentif yang luar biasa besar saja, tidak ada pihak swasta yang berani masuk karena terlalu tingginya ketidakpastian megaproyek ini.”

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Indonesia Bhima Yudhistira mengatakan jika melihat postur belanja fiskal, tidak memungkinkan untuk membebankan IKN ke APBN 2025. Dari sisi penerimaan juga ada tantangan. Harga komoditas sudah melandai sejak beberapa tahun terakhir. “Prabowo perlu berhati-hati karena tidak menikmati windfall harga komoditas,” ujarnya.

Jika strategi pemerintah menambah penerimaan dari kenaikan rasio pajak, Bhima mengingatkan risiko dampaknya pada sektor usaha dan masyarakat.

Dia menyebutkan industri manufaktur sudah memasuki zona kontraksi. Purchasing manager’s index per Juli yang hanya 49,3 tak lepas dari ekspektasi pelaku usaha terhadap permintaan tahun depan yang bakal menurun. Artinya, ada tanda penurunan daya beli yang harus diwaspadai. Bhima mengatakan target Prabowo untuk mendorong ekonomi tumbuh di atas 5 persen sulit tercapai jika konsumsi rumah tangga melemah lantaran kontribusinya lebih dari 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun Bhima mengatakan bukannya tak mungkin terus mendanai IKN di tengah kondisi tersebut. Prabowo punya pilihan untuk mencicil pembangunan, sedikit demi sedikit. “Kecepatan pembangunannya akan sangat lamban.” Dia tak yakin bakal ada investasi dari swasta yang masuk dalam waktu dekat lantaran para pelaku usaha pasti masih menanti wilayah itu terisi penghuni.

Opsi lainnya adalah menambah utang. Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, mengatakan pemerintah bisa mencari pembiayaan dengan menerbitkan surat utang baru. “Tapi, dengan situasi global yang masih tidak menentu sekarang, kalaupun kita dapat pembiayaan, itu biayanya besar,” katanya.

Pemerintah akan memperketat likuiditas dan beban bunga yang ditanggung bakal tinggi. Saat Prabowo mencetuskan wacana menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen saja, pelaku pasar merespons negatif. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat langsung melemah.

Tanpa menambah utang baru, Deni memperkirakan Prabowo harus mengorbankan belanja modal. “Bangun IKN kan belanja modal juga karena itu fisik. Cuma apakah dampak ekonominya lebih baik dibanding membangun jalan di tempat lain, membangun irigasi di tempat lain, atau membangun infrastruktur lain di tempat lain?”

Apalagi presiden terpilih ini punya janji untuk memberi makan bergizi kepada anak sekolah yang pada tahun depan dianggarkan senilai Rp 71 triliun. “Modelnya bisa jadi seperti dana pendidikan sekarang yang masuk di dana desa supaya bisa tetap 20 persen totalnya. Semacam manipulasi anggaran,” ujarnya.

Namun Deni menilai Prabowo bakal realistis setelah tak jadi anak buah Jokowi lagi. “Prabowo belum tentu berkukuh membangun ini karena bukan prioritas dia kalaupun mau dibangun.”

Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, pun khawatir alokasi APBN untuk IKN membengkak. “Besar kemungkinan skema biaya IKN akan berubah, terutama soal besaran anggaran dari APBN,” kata dia. Pasalnya, masih ada proyek di KIPP yang belum rampung setelah dua tahun didanai dari APBN. Sementara itu, investasi swasta masih minim dan baru datang dari pengusaha domestik.

Adapun anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menegaskan bahwa Prabowo berkomitmen melanjutkan IKN, bahkan mempercepat sejumlah pembangunan, seperti gedung untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dia memastikan ruang fiskal masih tersedia untuk menyelesaikan pembangunan di zona pemerintahan di IKN tanpa harus meningkatkan batas defisit melebihi 3 persen ataupun rasio utang.

Menurut Drajad, kunci mewujudkan ini adalah memaksimalkan pendapatan negara. “Dari mineral dan perkebunan masih banyak pendapatan negara yang tercecer, belum lagi dari kasus pajak yang sudah inkrah,” katanya. Prabowo berencana meningkatkan rasio pajak di atas 10 persen tahun depan. (tem/pbn)