KKP Terapkan Kebijakan Tangkap Ikan Terukur di Indonesia

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur atau terkendali pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Juru Bicara KKP Wahyu Muryadi mengatakan, konsep tersebut nantinya mulai diberlakukan tahun 2022 dan menjadi acuan pengelolaan subsektor perikanan tangkap di Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan ini memberi keuntungan bagi nelayan tradisional. “Jadi nelayan tradisional itu punya daerahnya sendiri,” kata Muryadi saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Kamis (14/10/2021).

Dia mencontohkan, nelayan lokal yang berada di perairan Pulau Jawa hanya diizinkan melakukan penangkapan di perairan Pulau Jawa saja. Demikian juga sebaliknya, nelayan yang berada di perairan Papua Barat.

Selain itu, lokasi pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan pun dapat dilakukan sesuai asal wilayah masing-masing nelayan.

“Misalnya kapal-kapal ikan di wilayah Manokwari hanya boleh mendaratkan hasilnya di pelabuhan yang ada di Manokwari. Tidak bisa langsung bawa ke Jawa,” tegas dia.

Ia menerangkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertujuan untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan, pendapatan asli daerah (PAD) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari sektor perikanan di masing-masing daerah.

Terutama, kawasan Papua Barat yang memiliki potensi penghasil ikan tuna. “Bahkan dimungkinkan dari Papua Barat langsung bisa ekspor. Tidak perlu lagi dikit-dikit ke Surabaya atau Jakarta,” tutur Muryadi.

Menurut dia, perputaran uang dari sektor perikanan dan kelautan diperkirakan mencapai Rp200 triliun lebih. Oleh sebab itu, maka PNBP dari sektor perikanan harus digenjot demi meningkatkan pembangunan sarana prasarana sektor perikanan itu sendiri.

“Uang itu bisa digunakan bangun pelabuhan nelayan yang masih tradisional dan lainnya,” jelas dia.

Pengaturan metode penangkapan ikan, kata dia, bekerjasama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut dan Polairud agar pelaksanaan lebih optimal. Setelah itu, tim dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan akan melakukan pengecekan terhadap kapal-kapal penangkapan ikan berdasarkan sistem kuota (Batasan maksimal izin penangkapan).

“Ada siskamling datang ke sini nanti, untuk mengecek. Kalau ambil ikan melebihi kuotanya, maka dikenakan denda,” jelas Muryadi.

Dia mengungkapkan, sejak Januari sampai Oktober 2021, KKP telah menangkap 130 kapal yang kedapatan melanggar aturan terkait penangkapan ikan di seluruh perairan Indonesia. Terdiri dari 88 kapal nelayan lokal dan 42 kapal asing.

Setelah proses hukum selesai, kapal-kapal asing yang ditangkap akan disita oleh negara dan dapat dipergunakan masyarakat hingga kepentingan penelitian universitas.

“Silakan ajukan saja ke KKP, nanti kapalnya akan dihibahkan untuk nelayan atau kampus-kampus yang berminat,” pungkas Jubir KKP. (PB15)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 15 Oktober 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: