Berita UtamaInforial

KNPB Mnukwar: Jika Ada Pengibaran Bendera, Kami Tidak Bertanggungjawab

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mnukwar menegaskan tidak melakukan kegiatan untuk memperingati hari manifesto kemerdekaan bangsa Papua ke 59 tahun, pada 1 Desember 2020.

Juru bicara KNPB Mnukwar Bocor Magai mengatakan perayaan 1 Desember di wilayah Manokwari hanya dilakukan dalam doa oleh setiap warga Papua, tanpa adanya kegiatan di ruang publik.

“Jika ada oknum dan pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja kibarkan bendera bintang fajar di momen 1 Desember 2020, kami (KNPB, red) Mnukwar tidak bertanggung jawab,” kata Magai, Senin (30/11/2020).

Menurut dia bintang fajar adalah lambang sakral bangsa Papua, sehingga pengibaran dan penurunannya dilakukan secara terhormat, bukan asal-asalan.

“Bukan layang-layang yang sekedar dinaikkan lalu diturunkan begitu saja. Ada saatnya, bintang fajar berkibar sekali untuk selamanya,” ucap Magai.

Dia menuturkan bahwa 1 Desember 1961 (59 tahun silam) adalah hari dimana bendera bintang fajar dikibarkan bersamaan dengan bendera Belanda di Hollandia.

Pengibaran bintang fajar kala itu dilakukan oleh para tokoh intelektual Papua bersama pemerintah Kerajaan Belanda, setelah dibentuknya Komite Nasional Papua (KNP) yang melahirkan dewan New Guineraad.

“Bangsa Papua dan Indonesia punya latar belakang sejarah yang berbeda dalam kemerdekaan. Secara de facto, orang Papua sudah pernah mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 1961,” katanya.

Saat itulah, sambung dia, embrio negara Papua telah terbentuk dan mempunyai bendera, lagu kebangsaan dan lambang negara. Sehingga, sejarah [manifesto] bangsa Papua akan tetap dikenang. “Sebagai peristiwa penting bangsa Papua dari generasi ke generasi,” tukasnya.

Siapkan 2.738 personil

Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat AKBP Adam Erwindi menegaskan 2.738 personil yang tersebar di jajaran Polres telah disiapkan untuk menjaga situasi keamanan menjelang 1 Desember. “Supaya kamtibmas di Papua Barat tetap kondusif,” ujar Adam.

Ia melanjutkan pihak kepolisian akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang.

“Kita bubarkan apalagi di masa pandemi Covid-19. Kalau ada unsur pidana, kita proses sesuai aturan hukum di NKRI,” tegas Kabid Humas.

Dia juga mengajak masyarakat tetap menjaga stabilitas keamanan daerah, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember 2020.

“Bila ada info mencurigakan yang akan mengganggu situasi kondusif di Papua Barat, laporkan ke pihak kepolisian,” tutup Adam Erwindi. (PB15)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 1 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.