Berita Utama

Koalisi Masyarakat Sipil Bersiap Uji Materi ke MK

JAKARTA – Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto, memastikan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal melakukan segala cara untuk menolak undang-undang itu diberlakukan. Salah satunya dengan menyiapkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. “Meski kami juga mempertimbangkan netralitas para hakim MK hari ini pasca-insiden pencopotan hakim Aswanto oleh DPR,” kata Ardi.

Selain itu, masyarakat sipil akan mengupayakan untuk mengajukan legislative review pada masa mendatang. Legislative review adalah upaya untuk mengubah undang-undang melalui DPR. Caranya, mengusulkan undang-undang baru atau revisi undang-undang. Mekanisme ini, kata Ardi, dimungkinkan dilakukan untuk meninjau pasal-pasal yang dinilai membahayakan demokrasi. Apalagi Ardi mengindikasikan RKUHP dapat dengan mudah disalahgunakan untuk menjerat orang-orang yang mengkritik pemerintah.

Dugaan tersebut dikuatkan oleh temuan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sempat diterbitkan pada 25 November lalu. Enam Pelapor Khusus menemukan belasan pasal yang dimungkinkan membungkam kebebasan pers, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Mereka sempat meminta pemerintah menunda pengesahan, tapi permohonan tersebut tak digubris.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tak mempersoalkan bila koalisi masyarakat sipil merencanakan untuk mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap RKUHP yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Menurut dia, itu merupakan bagian dari mekanisme perbedaan pendapat dan nanti bakal diuji bersama. “Ya, kalau pada akhirnya nanti disahkan, saya mohon gugat saja di MK, lebih elegan caranya,” ucapnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.