Koalisi Prabowo Belum Final
JAKARTA – Bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto menghadirkan pekerjaan rumah nan rumit. Koalisi ini dinilai bisa pecah di tengah jalan sebelum pendaftaran capres-cawapres ke KPU jika tidak ada kesepakatan atau kekecewaan di antara partai koalisi dalam penentuan cawapres.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengatakan, persoalan utama di koalisi Prabowo adalah setiap partai pengusungnya punya jagoan masing-masing. Hal ini menjadikan Prabowo tidak mudah dalam menentukan cawapres karena tarik menarik kepentingan yang kuat. Artinya, koalisi Prabowo yang diisi Gerindra-Golkar-PKB-PAN belum benar-benar final sampai pendaftaran ke KPU.
“Bergabungnya Golkar dan PAN dalam koalisi ini pun juga tidak sepenuhnya dapat mudah dalam penentuan cawapres, seperti layaknya koalisi Anies Baswedan,” kata Aditya lewat keterangan tertulisnya, Senin (14/8/2023).
Koalisi pendukung Prabowo bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) awalnya dibentuk oleh Partai Gerindra bersama PKB. Terbaru, dua partai parlemen lainnya ikut mendukung dan bergabung, yakni Golkar dan PAN. Keempat ketua umum partai tersebut menggelar deklarasi bersama di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023).
Aditya mengatakan, PAN tentu akan terus mengupayakan agar Erick Thohir (ET) menjadi cawapres pendamping Prabowo sebagaimana telah dilakukan partai itu dalam beberapa bulan terakhir. Sedangkan Golkar juga akan menyodorkan kader terbaiknya, Airlangga Hartarto atau Ridwan Kamil.
Kandidat lainnya tentu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PKB sebagai partai yang pertama kali mendukung Prabowo diketahui dalam beberapa pekan terakhir ngotot agar Muhaimin dijadikan cawapres. “Jadi, potensi cawapres di sisi koalisi Prabowo adalah Gus Imin, Erick Thohir, Airlangga Hartarto/Ridwan Kamil. Penentuan cawapres dari sejumlah nama itu tentu tidak mudah diputuskan dalam koalisi,” kata direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting itu.
Sementara itu, Prabowo menegaskan, penentuan sosok cawapres pasti akan dilakukan pembahasan lanjutan bersama seluruh anggota koalisi. Pembicaraan tentang cawapres itu pun sudah disepakati bersama dengan cara musyawarah untuk mencari calon yang terbaik dan bisa diterima keempat partai.
“Bahwa setelah bergabung, tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini. Kerja sama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim, kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim,” ujar Prabowo.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengingatkan ihwal piagam deklarasi KKIR yang diteken oleh Prabowo dan Abdul Muhaimin Iskandar di Sentul, Bogor setahun lalu. Salah satu poinnya adalah keputusan terkait pasangan capres-cawapres berada di tangan ketua umum Partai Gerindra dan PKB itu. “Kami tetap berpegang pada piagam koalisi yang ditandatangani bersama Partai Gerindra, bahwa urusan capres-cawapres itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin,” ujar Jazilul.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng meminta kursi cawapres pendamping Prabowo diberikan kepada Golkar. Menurutnya, permintaan tersebut merupakan kehendak dari internal Golkar. “Kita minta kursi wapres diberikan ke Golkar,” kata Mekeng.
Menurut Mekeng, posisi cawapres sudah sepatutnya diberikan kepada partainya karena Golkar adalah partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPR dibanding partai lainnya dalam KKIR. Sebagai catatan, Golkar adalah pemilik kursi terbanyak kedua di Senayan setelah PDIP, yakni 85 kursi atau 14,8 persen.
Selain itu, lanjut Mekeng, Golkar adalah partai yang punya pengalaman panjang di pemerintahan alias sudah sering menempatkan kadernya sebagai pejabat eksekutif. “Dua hal itu merupakan alasan rasional mengapa kami minta kursi cawapres,” ujarnya.
Ketika ditanya siapa kader Golkar yang akan diusung sebagai cawapres, Mekeng menyebut hal itu masih didiskusikan di internal partainya. Dia kembali menyebut “akan mendiskusikan dulu” saat ditanya apakah Airlangga Hartarto yang akan disodorkan sebagai cawapres.
Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan mengaku senang partai berlambang pohon beringin itu sudah menentukan sikap politiknya. Ia pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Airlangga Hartarto. Dengan keputusan Golkar yang telah mendukung Prabowo, ia pun berharap Golkar tak lagi mencari-cari koalisi.
“Golkar saya ngobrol sama Pak Airlangga, saya kira keputusan Golkar untuk bergabung dengan koalisi Gerindra ya sudah ada keputusan. Jadi jangan dibuat masih shopping around,” kata dia.
Menurut Luhut, deklarasi untuk mendukung Prabowo ini membuat Golkar tidak bisa mencalonkan kadernya menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Meski demikian, Luhut menilai hal itu tak menjadi masalah. Sebab, kini Golkar bisa berkonsentrasi untuk memenangkan pemilihan tingkat legislatif sehingga mendorong kembali kekompakan di internal partai.
“Jadi sudah jelas Golkar sudah tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, nggak apa-apa. Sekarang bicara konsentrasi di legislatif. Dan itu mendorong kekompakan di Golkar supaya pendapatan jumlah kursi dari Golkar di parlemen yang 85 bisa dipertahankan atau lebih mungkin sampai berapa,” ujar dia. (REP)
