Berita Utama

Kominfo Klaim Sudah Telusuri Kebocoran Data

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah menggeber penelusuran internal untuk menindak kebocoran data yang dilakukan Bjorka.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani, menjelaskan bahwa kebocoran data ini merugikan masyarakat. “Karena itu perbuatan illegal access,” ucap dia.

Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci ihwal penelusuran yang selama ini dilakukan Kominfo. Kementerian Komunikasi hanya menjelaskan bahwa data registrasi, terutama nomor telepon prabayar dan pascabayar, selama ini tidak ditampung oleh Kementerian.

Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto, sejak awal langsung menepis kabar ihwal bocornya dokumen surat-menyurat antara BIN dan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, tak ada dokumen milik BIN yang bocor.

“Hoaks itu. Dokumen BIN aman terkendali, terenkripsi secara berlapis dan semua dokumen pakai samaran,” ujar Wawan ketika dimintai konfirmasi pada Sabtu akhir pekan lalu.

Wawan menjelaskan bahwa dokumen surat yang dikirimkan lembaganya ke Presiden telah dilengkapi sandi yang berubah setiap saat. Enskripsi data dilakukan dalam penamaan, isi, dan berbagai hal lainnya untuk mencegah terjadinya kebocoran data.

Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ariandi Putra, menyatakan lembaganya juga menelusuri validitas data yang disebarkan oleh akun Bjorka. Caranya adalah berkoordinasi dengan penyelenggara yang disinyalir mengalami insiden kebocoran data. “Kami juga memvalidasi data-data yang dipublikasikan,” tutur Ariandi.

Menurut Ariandi, BSSN kini juga sedang berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melacak dugaan kebocoran surat dan dokumen Presiden Joko Widodo. “Antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum,” ucap Ariandi ketika dimintai penjelasan.

Ariandi mengingatkan, persoalan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, BSSN memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memastikan keamanan sistem sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. “Terutama untuk menjamin keamanan data agar tidak bocor.”

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan saling lempar tanggung jawab. Ia menilai kerja sama di lingkup internal pemerintah belum terbangun dalam menjamin keamanan ruang digital dan tata kelola data. Padahal, Heru mengingatkan, kunci keamanan merupakan kolaborasi, dari pemerintah, penyelenggara sistem informasi, akademikus, masyarakat, hingga media massa. “Pemerintah gagap ketika kasus kebocoran data menyeruak. Ini seharusnya kan tidak boleh seperti itu,” kata Heru.

Menurut dia, fenomena Bjorka ini telah menunjukkan bahwa keamanan siber dan keamanan data di Indonesia amat lemah dan rapuh. Kepedulian terhadap kedua hal tersebut juga rendah. “Termasuk misalnya tidak bisa menyelesaikan keamanan siber dan keamanan data dengan sekadar narasi,” kata Heru. “Bahkan bila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan pun, tidak serta-merta ruang siber kita aman dan data kita tidak bocor lagi.”

Semestinya, kata Heru, pemerintah telah memiliki prosedur operasi standar (SOP) untuk merespons kebocoran data, mulai dari dan memastikan adanya serangan sampai dengan menindaklanjuti lewat serangkaian investigasi. Jika kebocoran data benar terjadi, pemerintah wajib menelusuri data apa saja yang bocor, dampak-dampaknya, serta siapa yang harus bertanggung jawab. “Jadi, jangan setiap kebocoran data terjadi, kita bingung, yang akhirnya membuat masyarakat pasrah karena tidak bisa berbuat apa apa,” ujarnya. “Jadinya bad actor seperti Bjorka dielu-elukan karena seolah-olah membuka aib kerja pemerintah dalam mengamankan ruang digital di Tanah Air.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.