Berita Utama

Kominfo Kukuh Lanjutkan Migrasi Siaran

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika berkukuh menghentikan siaran analog atau analog switch-off (ASO) meski stasiun televisi keberatan, bahkan mengajukan gugatan hukum. Migrasi televisi digital itu tetap berlanjut, yang dimulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), hingga wilayah lain.

“Tidak ada masalah yang mau menggugat karena mereka punya hak hukum melakukannya,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi, Usman Kansong, Senin (7/11/2022).

Ia mengatakan pemerintah siap menghadapi gugatan hukum tersebut. Saat ini, belum ada satu pun stasiun televisi yang menggugat perdata ataupun pidana.

Kementerian Komunikasi, Usman melanjutkan, justru melihat semua stasiun televisi akhirnya mematuhi migrasi siaran di wilayah Jabodetabek, meski ada stasiun televisi yang terlambat mematikan siaran analognya.

“Jadi, penolakannya apa? Kan mereka sudah mau mengikuti siaran digital meski terlambat satu hari,” kata Usman.

Pada Rabu pekan lalu Kementerian Komunikasi resmi menghentikan siaran televisi analog, tapi baru di wilayah Jabodetabek serta 222 kabupaten dan kota dari total 514 daerah di Indonesia. Keputusan ini merujuk pada Pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja, yang mewajibkan pemerintah mengalihkan siaran televisi dari analog ke digital paling lambat per 2 November 2022.

Migrasi siaran ini menjadi pintu masuk pemerintah untuk mengatur ulang pemanfaatan frekuensi pada spektrum 700 megahertz (MHz). Spektrum ini dianggap istimewa karena frekuensinya bisa menjangkau area yang luas, tak terpengaruh oleh topografi dan kondisi cuaca. Masalahnya, selama ini spektrum tersebut dikuasai 14 stasiun televisi nasional. Mereka “mengkaveling” spektrum sebesar 328 MHz, yakni pada frekuensi 478-806 MHz.

Area frekuensi inilah yang hendak ditata ulang lewat migrasi siaran. Dalam hitung-hitungan pemerintah, kebutuhan spektrum frekuensi untuk siaran digital hanya 176 MHz, yakni pada frekuensi 518-694 MHz. Dalam siaran digital, satu spektrum frekuensi yang dikelola dalam bentuk teknologi multipleksing bisa menampung hingga 12 kanal siaran.

Pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, keberatan atas putusan tersebut. Ketua Umum Partai Perindo itu melontarkan ketidaksetujuannya lewat akun media sosial dengan dalil pada putusan uji formil UU Cipta Kerja serta kesiapan masyarakat.

Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution, mengakui keberatan tersebut. Di samping pertimbangan putusan uji formil UU Cipta Kerja, ia mengklaim masyarakat belum siap beralih ke siaran televisi digital sepenuhnya. Stasiun televisi juga masih bersusah payah membangun infrastruktur digital dengan biaya miliaran rupiah.

Stasiun televisi, kata dia, juga dibebani komitmen untuk menyediakan dan mendistribusikan set top box (STB) gratis kepada keluarga miskin. Televisi swasta semakin tergopoh-gopoh menyiapkan infrastruktur akibat pandemi Covid-19, yang melanda Indonesia bersamaan dengan dua tahun (2020-2022) masa persiapan migrasi dari siaran analog ke digital.

“Pada masa pandemi, pendapatan stasiun televisi berkurang,” kata Syafril, yang juga Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).

Migrasi Siaran Bertahap

Usman Kansong menyebutkan Kementerian Komunikasi memang menerapkan kebijakan ASO secara bertahap. Langkah pertama, penghentian siaran analog di kawasan Jabodetabek. Kementerian Komunikasi akan menerapkan ASO di sejumlah daerah lainnya pada pekan kedua November ini. Namun Usman belum bersedia membeberkan wilayah tersebut.

Ia mengklaim migrasi siaran televisi ini berjalan lancar meski sempat ada stasiun televisi yang membandel. Usman memastikan semua stasiun televisi sudah menghentikan siaran analog di wilayah Jabodetabek per Kamis pekan lalu. Di luar kawasan itu, siaran analog masih diperbolehkan.

Menurut dia, realisasi distribusi STB gratis menjadi pertimbangan pemerintah dalam mematikan siaran analog suatu daerah. Hingga kemarin, distribusi STB gratis pihak stasiun televisi masih berkisar 20 persen dari target 5,5 juta unit. Usman belum mengetahui alasan stasiun televisi tak merampungkan pembagian STB sesuai dengan komitmen masing-masing.

Direktur Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi, Marvels Situmorang, mengatakan pemerintah akan mendorong stasiun televisi segera merealisasi distribusi STB gratis tersebut. “Kami akan melakukan pendekatan persuasif,” katanya.

Syafril Nasution mengatakan MNC terus berusaha membagikan STB sesuai dengan komitmen awal. Ia juga mengakui ada kendala saat distribusi, di antaranya penerima tidak memenuhi syarat alias bukan keluarga miskin—yang terlihat dari kepemilikan kendaraan bermotor. Di luar urusan distribusi STB, Syafril tetap berpendapat masyarakat belum siap atas migrasi siaran televisi analog ke digital. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.