Komisi DPR Papua Barat Kunker ke Jakarta

MANOKWARI, PB News – Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kinerja pimpinan dan anggotanya, seluruh Komisi DPR Papua Barat melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (4/6/2018).

Dipilihnya DPRD DKI Jakarta dikarenakan Papua Barat dan DKI Jakarta dinilai sama-sama memiliki sifat kekhususan.

Dalam kunker tersebut, ada sejumlah catatan penting yang menjadi fokus perhatian DPR Papua Barat.

Wakil Ketua III DPR Papua Barat, Ranley Lolando Mansawan mengatakan, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD DKI Jakarta mempunyai kewenangan yang mutlak dalam merubah jadwal kedewanan. Putusan Banmus tidak perlu memenuhi kuorum, dimana lima anggota saja dari keterwakilan fraksi membuat putusan dinyatakan sah.

“Mengingat segala aktivitas kedewanan dapat berubah sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Dalam rangka peningkatan aktivitas kedewanan, sehingga dalam menetapkan jadwal, anggota Banmus tidak perlu kuorum,” ungkapnya.

Selain itu, permasalahan BPJS Kesehatan juga mendapat perhatian serius dari anggota dewan. Di DKI Jakarta, BPJS bersifat nasional jadi pasien-pasien dari daerah ke rumah sakit dapat dilayani. Di setiap kelurahan status puskesmas ditingkatkan menjadi rumah sakit type D.

“Sementara itu, retribusi pajak dapat dimonitor dan tercatat secara online. Contohnya pajak hotel, restoran, tempat hiburan, pajak rumah sakit dll sebagai obyek pajak. Peningkatan PAD,” katanya.

Apa yang didapat dalam studi banding, kata Mansawan, akan dijadikan pembelajaran bagi pimpinan dan anggota DPR Papua Barat, sehingga kedepan bisa diterapkan di Papua Barat.

Jumlah anggota DPRD DKI Jakarta berjumlah 106 anggota, yang dibagi dalam 9 fraksi. Jumlah APBD DKI Jakarta tahun 2018 mencapai Rp 77 triliun dan PAD tercatat Rp 4 triliun. (PB9)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: