Berita Utama

Komisi I DPR akan Tanya BIN terkait Mortir Serbia

JAKARTA – Badan Intelijen Negara (BIN) disebut membeli sebanyak 2.500 mortir dari Serbia untuk dijatuhkan di desa-desa di Papua pada 2021 lalu. Demikian laporan dari Conflict Armament Research (CAR), sebuah lembaga pemantau senjata yang berasal dari London.

Menanggapi laporan itu, Komisi I DPR akan mengonfirmasi hal itu jika ada rapat dengan BIN.

“Apakah perlu ada klarifikasi dari BIN? Ya kita akan tanyakan kalau ada rapat dengan BIN,” kata Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin, Senin (6/6/2022).

Di sisi lain, Hasanuddin mengungkapkan dirinya tak memiliki data atau informasi bahwa BIN pernah mengimpor mortir dari Serbia. Yang pasti, lanjut Hasanuddin, senjata yang dipakai BIN adalah senjata untuk mempertahankan diri dalam melaksanakan tugasnya bukan senjata kombatan. “Jenis senjata mortir biasanya dipakai oleh satuan infantery TNI AD,” ujarnya.

Badan Intelijen Negara (BIN) disebut membeli sebanyak 2.500 mortir dari Serbia untuk dijatuhkan di desa-desa di Papua pada 2021 lalu. Demikian laporan dari Conflict Armament Research (CAR), sebuah lembaga pemantau senjata yang berasal dari London.

Dilansir Reuters, Sabtu (4/6/2022), ribuan mortir tersebut diproduksi di Krusik. Kemudian mortir-mortir itu dimodifikasi, dijatuhkan dari udara ketimbang dari tabungnya. Tak hanya itu, pihak CAR melaporkan bahwa pembelian tersebut tak dilaporkan ke DPR untuk kemudian disetujui anggarannya.

Selain itu, BIN juga menerima 3 ribu inisiator elektronik dan tiga alat pengatur waktu yang difungsikan untuk membasmi bahan peledak.

Serangan itu dimulai sejak Oktober 2021, sejumlah helikopter menjatuhkan peledak di delapan desa di Distrik Kiriwok, Pegunungan Bintang, Papua selama beberapa hari. Seorang saksi mata dan penyidik HAM setempat mengatakan tak ada yang terbunuh. Namun, rumah-rumah dan sejumlah gereja hangus terbakar.

“Sangat jelas mortir ini memang mortir-mortir ini senjata yang ditempatkan di area sipil,” ujar Jim Elmslie yang merupakan akademisi Universitas Wallongong dan juga pihak yang menyerahkan laporan CAR ke Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB. Jim menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran kemanusiaan. (TBN)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.