Berita UtamaInforial

Komisi III DPR Setujui Listyo Sigit Prabowo jadi Kapolri

JAKARTA, papuabaratnews.co – Komisi III DPR RI resmi menyetujui Komjen Listyo Sigit menjadi Kapolri, untuk menggantikan Jendral Idham Azis yang akan habis maja jabatannya pada akhir Januari 2021 mendatang.

Awalnya sembilan fraksi yang berada di DPR memberikan pandangan mereka terkait uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Hasilnya, sebanyak sembilan fraksi yang ada di DPR menyetujui Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri yang baru tersebut.

“Dengan demikian berdasarkan pertimbangan pandangan dan catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, akhirnya pimpinan dan anggota komisi III DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari atas nama Kapolri Jendral Idham Azis dan menyetujui pengangkatanan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai kapolri,” ujar Herman Hery di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (20/1).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menambahkan, hasil dari fit and proper test terhadap Listyo Sigit Prabowo ini akan diserahkan kepada pimpinan DPR. Setelah itu barulah dibawa ke dalam rapat paripurna DPR.

“Selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Polri Presisi

Dalam presentasi yang disampaikan di uji kelayakan dan kepatutan, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan akan membawa Polri ke tahap berikutnya. Jika sebelumnya Polri memiliki moto Profesional, Modern, dan Tepercaya atau disingkat Promoter, maka Sigit memperkenalkan Polri Presisi, yakni prediktif, responsibiltas, dan transparansi berkeadilan.

Jika sebelumnya pendekatan pemolisian berorientasi masalah, kata dia, maka melalui Polri Presisi, dilakukan pendekatan pemolisian prediktif. Hal itu diajukan karena mengutip Survei LSI, Litbang Kompas, Alvara Research dan Indonesia Indicator menunjukkan adanya stagnasi, bahkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Hal tersebut sebagai akibat meningkatnya permasalahan publik secara drastis, meski di sisi lain optimisme masyarakat terhadap Polri tetap besar.

Berdasarkan hal itu, lanjut Listyo Sigit, pendekatan pemolisian prediktif dipilih sebagai upaya mengikuti perkembangan pemolisian di negara-negara maju. Selain itu, juga mengikuti perkembangan teknologi informasi serta dalam menghadapi gejolak dunia yang tidak pasti, kompleks, dan ambigu.

Di dalam negeri, kata Listyo, diperlukan pengamanan untuk pembangunan nasional dalam melewati pandemi Covid-19, pengarusutamaan moderasi beragama untuk memperkokoh NKRI, pemeliharaan kamtibmas dari gangguan kelompok kriminal bersenjata, penegakan kebermanfaatan hukum, serta pemenuhan rasa keadilan.

Pemolisian yang prediktif diharapkan dapat menjawab tantangan dalam pengamanan program pembangunan nasional kemudian responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab. Sementara transparansi berkeadilan merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yang terbuka, proaktif, responsif, humanis, dan mudah untuk diawasi.

Dengan demikian, kata Listyo, Polri Presisi diharapkan dapat mewujudkan Polri sebagai institusi unggul sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Dalam RPJP tersebut, pada tahap I (2005-2010) Polri membangun kepercayaan, kemudian tahap II (2011-2015) Polri membangun kemitraan, lalu tahap III (2016-2020) Polri menuju organisasi yang unggul. Pada tahap IV (2021-2025) Polri mewujudkan organisasi yang unggul.

Pendekatan humanis

Listyo Sigit juga menegaskan, dirinya akan mengedepankan pendekatan yang humanis di kepolisian. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum demi kepastian hukum saja, tetapi juga dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Ia mencontohkan, di masa mendatang tak boleh lagi ada hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tak boleh lagi ada kasus Nenek Mina yang mencuri kakao, lalu diproses hukum hanya demi mewujudkan kepastian hukum.

Adapun, kasus Nenek Mina terjadi tahun 2009 di Banyumas, Jawa Tengah. Ia dituduh mencuri tiga butir kakao di salah satu perkebunan, lalu dituntut dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Tidak boleh lagi ada seorang ibu melaporkan anaknya dan ibu itu diproses, dan saat ini prosesnya masuk persidangan. Hal-hal seperti itu ke depannya tak boleh lagi dan tentunya kasus-kasus lain yang mengusik keadilan masyarakat,” katanya.

Sigit menegaskan, penegakan hukum memang harus tegas, tetapi harus tetap humanis. Sebab, saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan masyarakat, bukan semata-mata penegakan hukum dan kepastian hukum.

Salah satu upaya untuk makin mendekatkan polisi dengan masyarakat, Sigit juga menargetkan polsek di setiap kecamatan tidak lagi menangani penyidikan, tetapi lebih mengedepankan pencarian solusi dan keadilan restoratif. (JPG/KOM)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 21 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.