Berita UtamaPOLITIK & HUKUM

Komnas HAM Diminta Investigasi ke Nduga

  • Kekerasan tak boleh terus dibiarkan

 

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pasca tewasnya dua warga sipil di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga akibat ditembak oknum TNI, Sabtu (18/7) lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak untuk lakukan investigasi ke Nduga.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan, desakan agar Komnas HAM turun ke TKP dianggap penting. Namun, pasca kejadian penembakan yang menewaskan ayah dan anak yakni Elias karunggu  (40) dan Seru Karunggu (20), Komnas HAM telah meminta kepada TNI terutama Satgas 330 untuk terbuka dalam kasus ini.

“Desakan itu penting. Kami  telah meminta Satgas 330 untuk bisa membuktikan, kalau mereka (korban, red) itu adalah kelompok sipil bersenjata (KSB). Ada dua hal penting yang harus disampaikan ke publik yakni menyebutkan keterlibatan mereka pada aksi kekerasan terhadap warga sipil dan disebutkan mereka membawa senjata nomor serinya berapa,” terang Frits dikutip Ceposonline, Selasa (4/8/2020).

Menurut Frits, TNI memang telah menyebutkan dua syarat penting tersebut. Namun harus transparan dan hal-hal seperti ini tidak boleh terulang lagi ke depannya.

Selain itu, Frits mengaku telah menugaskan mitranya yang saat ini sedang bekerja di Kenyam Kabupaten Nduga untuk melakukan investigasi terkait kasus itu.

”Mitra kami sudah datangi lokasi, sedang mendalami dan meminta keterangan testimoni dari berbagai pihak. Termasuk anak dari Karunggu, hasil dari investigasi nantinya akan kami umumkan,” ucap Frits.

Terkait dengan permintaan penarikan pasukan non organik di Nduga, Frits menilai wilayah  yang dianggap rentan perlu ada perhatian dan kehadiran negara. Sebab, kekerasan tidak bisa dibiarkan berkepanjangan.

“Kelompok bersenjata dengan TNI-Polri tidak bisa dibiarkan untuk saling berhadap-hadapan dengan menggunakan senjata. Karena senjata selalu melahirkan kekerasan,” tegas Frits.

Dikatakan, negara memiliki kapasitas yang cukup karena sistemnya yang sudah terstruktur, karena itu birokrasi sipil bisa dilibatkan. Tentang hal itu menurutnya Komnas HAM telah berulang kali memintanya. Negara tidak bisa membiarkan TNI-Polri terus menerus berhadapan dengan kelompok sipil bersenjata (KSB).

“Perlu sebuah intervensi dari birokrasi sipil. Para bupati dan ketua DPR bisa mengkomunikasikan dan mengupayakan sebuah proses negosiasi dan mediasi untuk melahirkan  sebuah konsensus,” ucapnya.

Menurutnya, apabila pasukan ditarik maka negara juga harus mempertimbangkan keberlangsungan dari hak atas rasa aman warga negara di wilayah yang sedang terjadi konflik. Negara tidak boleh lagi membiarkan konflik berkepanjangan dan rasa aman warganya menjadi hilang.

“Komnas HAM  belum memiliki sebuah rujukan dan  belum memiliki ukuran untuk mengatakan tarik atau tidak tarik pasukan. Di Kabupaten Nduga itu ada kelompok sipil bersenjata, sehingga dibutuhkan sebuah komunikasi dan proses mediasi yang baik serta melibatkan semua pemangku kepentingan,” pungkasnya. (RED/CPOS)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.